Page 11 - BULETIN 1274

KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pimpinan Komisi III: Segera
Dibentuk Panja Netralitas Polri

Hadapi Pemilu 2024

omisi III DPR RI
profesionalitas.
dalam waktu dekat sebagaimana amanat dari UU. tetap menjaga independensi dan
Dalam rapat kerja tersebut,
akan menggelar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan "Guna mewujudkan pemilu yang
rapat internal. Salah itu juga menegaskan Komisi III demokratis dan berintegritas demi
K satu pembahasan mengapresiasi kesiapan Polri menjamin konsistensi dan kepastian
dalam rapat tersebut adalah dalam menjaga keamanan dan hukum. Serta pemilihan umum yang
rencana pembentukan Panitia menjamin pelaksanaan Pemilu 2024. efektif dan efisien," ujar pria yang
Kerja (Panja) Netralitas Polri Tujuan utamanya adalah untuk kerap disapa Bambang Pacul ini.
dalam menghadapi Pemilu 2024. menghasilkan kontestasi yang ssb/aha
Hal itu sebagaimana disampaikan langsung, umum, bebas, rahasia,
Ketua Komisi III DPR RI Bambang jujur, dan adil.
Wuryanto, bahwa kegiatan Serta mendesak Polri untuk
Pemilu merupakan suatu ajang menjunjung tinggi netralitas dan
lima tahunan di mana setiap mata menjaga integritas Polri dalam
tertuju padanya, sehingga perlu menghadapi pemilu dan memberikan
diawasi betul. sanksi tegas terhadap anggota Polri
"Nanti akan dibentuk Panja yang melibatkan diri dalam politik
pengawasan pemilu, khusus. praktis," ujar Bambang.
Karena pemilu itu adalah sebuah Selain itu, Komisi III juga
kegiatan yang mengguncang meminta Polri untuk meningkatkan
seluruh rakyat republik, nggak sinergitas dengan penyelenggara
ada kegiatan lain kecuali pemilu pemilu, kejaksaan, TNI, dan Badan
nasional," ujar Bambang di Intelijen Negara (BIN). Termasuk
Gedung Nusantara II, Kompleks bersama peserta pemilu dengan
Parlemen, Jakarta, Rabu (15/11).
Diketahui, netralitas personel
Polri tertuang dalam Pasal 28
ayat 1 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Polri. Yaitu
berbunyi Polri bersikap netral
dalam kehidupan politik dan tidak
melibatkan diri pada kegiatan
politik praktis. Selanjutnya dalam
ayat 2 diatur, anggota Polri tidak
menggunakan hak memilih dan
dipilih.
Aturan Netralitas Polri
telah diatur dalam UU Nomor
Scan QR 2 Tahun 2002 tentang Polri. Di
untuk berita
selengkapnya sisi lain, seperti halnya TNI, Polri
tidak memiliki hak memilih dan FOTO:RSB/PDT
dipilih. Karenanya, netralitas
dua aparatur negara itu mutlak Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto saat memimpin RDP dengan kabarhakam.

Nomor 1274/IV/XI/2023 • November 2023 11