Page 13 - BULETIN 1274

KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi IV Soroti Anggaran,

Ketersediaan, hingga Tata

Kelola Pupuk bagi Petani

ujar Politisi Fraksi PKB ini kepada
Parlementaria.
Mengingat, tegas Anggia, pupuk
merupakan komoditas yang benar-
benar menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari para petani. Apalagi,
dirinya menyayangkan bahwa
ketersediaan yang ada selama ini
tidak sesuai dengan kebutuhan
pupuk subsidi.
"Ketersediaannya hanya
seperempat persen saja dari
kebutuhannya. Meski sudah
ditambahin kemarin tahun lalu Rp25
Triliun sekarang Rp26 Triliun, tetapi
tetap saja kebutuhannya masih
kurang," tandasnya.
Solusi selanjutnya dari
FOTO:PUN/PDT Legislator Dapil Jawa Timur VI ini
agar Kementan bersama segenap
perusahaan pupuk nasional seperti
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat Kunjungan Kerja Spesifik ke PT. Petrokimia Gresik, Provinsi
Jawa Timur, Jumat (17/11/2023). halnya Petrokimia didorong untuk
menyediakan pupuk non subsidi
yang harganya juga dapat terjangkau
ingginya harga dan oleh masyarakat bawah utamanya
kelangkaan pupuk kalangan petani.
menjadi permasalahan "Permintaan dari Komisi IV adalah
klasik yang berlarut- KETERSEDIAANNYA mendekatkan agen atau kios ke
T larut di dunia pertanian. HANYA SEPEREMPAT masyarakat atau petani. Kita minta
Tak ayal, hal itu menjadi sorotan setiap tahun, tahun ini 1000 sampai
tajam dari Komisi IV DPR RI saat PERSEN SAJA DARI 1500 kios yang bisa disediakan
Kunjungan Kerja Spesifik ke PT. KEBUTUHANNYA. oleh pupuk Indonesia supaya
Petrokimia Gresik, Provinsi Jawa mendekatkan pupuk itu kepada
Timur, Jumat (17/11). ditambah anggarannya, sehingga petani," seru Anggia.
Usai kunjungan, Wakil Ketua bisa diakses oleh masyarakat Oleh karena itu, Anggia
Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini diikuti dengan tata kelola yang mendesak Kementan harus segera
menegaskan perlu adanya evaluasi baik. Jadi (harus) ditambah tapi mengadakan evaluasi besar-besaran
menyeluruh dari Kementerian kalau tidak baik tata kelolanya, terhadap Peraturan Menteri Pertanian
Scan QR Pertanian (Kementan) terhadap masih amburadul, banyak (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022
untuk berita
selengkapnya pupuk subsidi maupun non-subsidi penyelewengan, pengawasannya tentang Tata Cara Penetapan Alokasi
dari segi anggaran, ketersediaan, tidak bagus pun juga percuma. dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
hingga tata kelola. Hanya orang-orang tertentu Bersubsidi Sektor Pertanian.
"Pertama, pupuk subsidi (harus) saja yang kemudian menikmati," pun/rdn

Nomor 1274/IV/XI/2023 • November 2023 13