Page 22 - BULETIN 1274

BULETIN Parlementaria

Menuju Era Baru, RUU
• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Penyiaran Perlu Ikuti Kemajuan

Teknologi

BALEG impinan Badan Legislasi berdasarkan UU nomor 12 tahun teknologi penyiaran dan kebutuhan
(Baleg) DPR RI, Ichsan 2011 tentang peraturan perundang- hukum masyarkat sehingga perlu
Soelistio mengatakan undang sebagaimana telah diubah dibentuk uu yang baru. "Sistematika
Badan Legislasi DPR beberapa kali, terakhir dengan RUU tentang penyiaran terbagi
P RI menerima surat UU nomor 13 tahun 2022 tentang menjadi 14 BAB dan 149 Pasal.
permohonan harmonisasi RUU perubahan kedua atas UU nomor 12 Demikian pokok-pokok materi
tentang Penyiaran dari Komisi tahun 2011 tentang pembentukan tentang penyiaran yang telah
I DPR RI. Surat nomor B/526/ peraturan perundang-undangan. selesai kami (Komisi I) susun, sesuai
LG.01.01/10/2023 yang diterima Kemudian, lanjut Kharis mekanisme penyusunan UU yang
tanggal 2 Oktober menjadi dasar menjelaskan, terdapat pasal yang diatur oleh peraturan Tatib DPR RI,
bagi Baleg untuk memulai proses menimbulkan multitafsir. Salah kami menyerahkan RUU tentang
pengharmonisasian, pembulatan dan satunya, pasal tentang kewenangan penyiaran pada Baleg untuk segera
pemantapan konsepsi RUU. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). dilakukan pengharmonisasian,
"Sebelum dilakukan "Pasal mengenai pelaksanaan sistem pembulatan dan pemantapan,"
pengharmonisasian, pembulatan stasiun jaringan disusun oleh KPI pungkasnya. rnm,mag/aha
dan pemantapan konsepsi RUU bersama pemerintah. Walaupun
oleh Badan Legislasi tentu Baleg berdasarkan putusan MK akhirnya
memerlukan penjelasan dari kewenangan itu dilakukan oleh
pengusul RUU terkait urgensi pemerintah," katanya.
substansi dan hal-hal pokok lainnya Sedangkan berdasarkan
yang menjadikan dasar pentingnya landasan yuridis, Komisi I
RUU tentang penyiaran untuk melihat UU ini sudah tidak
memperkaya pemahaman anggota sesuai perkembangan hukum,
Baleg dalam melakukan proses
pengharmonisasian," jelasnya saat
memimpin rapat Pleno Penjelasan
pengusul RUU tentang Perubahan
atas UU Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran di Gedung DPR RI,
Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).
Pengusul RUU Penyiaran, Wakil
Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis
Almasyhari menjelaskan Prolegnas
tahun 2023 memang menyebutkan
perintah untuk melakukan perubahan
terhadap Undang-Undang nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Berdasarkan kajian Komisi I
DPR yang didampingi tim asistensi FOTO: MRI/PDT Scan QR
untuk berita
Badan Keahlian DPR RI terhadap selengkapnya
UU tentang Penyiaran diketahui
teknik penulisan UU banyak yang Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ichsan Soelistio saat memimpin rapat Pleno Penjelasan pengusul
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,
tidak sesuai dengan ketentuan Kamis (16/11/2023).

22 Nomor 1274/IV/XI/2023 • November 2023