Page 23 - BULETIN 1274

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jangan Hilangkan Unsur

Kesejarahan Jakarta dalam UU

Kekhususan yang Baru

BALEG etua Badan Legislasi kesejarahan Jakarta. "Terkait tentang "Jadi saya usul supaya (dalam
DPR RI Supratman Andi Jakarta di dalam UU ini saya tidak UU Kekhususan Jakarta) itu
Agtas memimpin Rapat melihat meletakkan Jakarta sebagai (tentang sejarah) Jakarta jangan
Panja Penyusunan RUU bagian dari kesejarahan republik ini. pernah dihilangkan, daerah khusus
K tentang Provinsi Daerah Di Jakarta ini dicetuskan Proklamasi, ya daerah khusus saja tetap
Khusus Jakarta, dalam rapat ini kita mau memindahkan ibu kota mau dengan Jakarta. Saya usul kota
beberapa anggota dari lintas fraksi kemana pun unsur kesejarahannya global diganti kalau mau kota
dan komisi telah menyampaikan gak boleh dihilangkan, apalagi perniagaan ya perniagaan, kalau kota
pandangan dan pendapatnya. menyangkut tentang bangsa ini," perekonomian ya perekonomian.
Supratman pun menegaskan bahwa tandasnya. Dan penegasan Jakarta sebagai
dalam pembentukan daerah khusus Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan kota sejarah dan kebudayaan
sama sekali tidak bertentangan ini pun menjabarkan, seluruh Jakarta jangan pernah dihilangkan
dengan dengan Undang-Undang museum yang menggambarkan dalam unsur pembentukan dalam
Dasar 1945. Sementara dari pergerakan hingga membentuk RUU kekhususan Jakarta ini," jelas
masukan para Anggota Dewan akan bangsa Indonesia yang Masinton. tmd,ssb/rdn
ditampung dan selanjutnya akan merdeka dari penindasan
menjadi keputusan politik. kolonial itu ada di
"Semua masukan sudah kita Jakarta. Menurut
dengar, ini akan menjadi pilihan masinton, kekhasan
politik, bahwa kalau pun kita ingin tersebut harus
membentuk daerah khusus itu dimunculkan sebagai
sama sekali tidak bertentangan kota sejarah.
dengan undang-undang dasar
1945, itu dulu prinsipnya, bahwa itu
dimungkinakan untuk dibentuk,"
papar Supratman di ruang rapat
Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta,
Selasa (14/11).
Dia pun menjelaskan bahwa
kekhususan yang ada di dalam draf
pertama dari aspek pemerintahan,
terutama soal menyangkut posisi
gubernur, dan wilayah administratif
seperti tetap yang ada sekarang.
Kemudian soal kekhususan
kewenangan dalam pengelolaan
pesisir dan pulau terluar.
Di kesempatan yang sama
Scan QR Anggota Badan Legislasi DPR RI
untuk berita
selengkapnya
Masinton Pasaribu menegaskan FOTO: FHN/PDT
dalam Penyusunan RUU tentang
Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Provinsi
jangan sampai menghilangkan unsur Daerah Khusus Jakarta, di ruang rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Nomor 1274/IV/XI/2023 • November 2023 23