Page 8 - BULETIN 1260
P. 8

BULETIN            Parlementaria


            F-PDIP Sampaikan 6 Poin Demi
    PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Dukung Ekonomi Indonesia





            Inklusif dan Berkelanjutan






                          ewakili Fraksi
                          PDI-Perjuangan,   urusan rakyat seperti pelayanan   Fiskal Tahun 2024 melalui peningkatan
                                                                            rasio pajak, insentif perpajakan,
                                            pendidikan, kesehatan, bantuan
                          Anggota DPR RI Sihar  sosial, bantuan usaha, bantuan   peningkatan PNBP serta komitmen
                          Sitorus menyatakan   pupuk, urusan perizinan, kelistrikan;   belanja negara yang berkualitas
           M sepakat untuk                  Kedua, Pemerintah Indonesia harus   dan optimal dengan meningkatkan
            membahas lebih lanjut RUU Tentang   melakukan perubahan fundamental   sinergi kebijakan fiskal sekaligus
            Anggaran Pendapatan dan Belanja   demi meningkatkan efisiensi   harmonisasi fiskal pusat dan daerah;
            Negara (APBN) Tahun 2024 sesuai   sekaligus produktivitas melalui   Kelima,  Pemerintah Indonesia perlu
            dengan mekanisme di DPR yang    Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.  meningkatkan kesejahteraan petani
            berlaku. Walaupun begitu, dirinya   Ketiga, asumsi ekonomi makro   dan nelayan melalui program K/L
            menyampaikan 6 (enam) poin guna   yang digunakan oleh Pemerintah   terkait.
            menjadi catatan agar anggaran   Indonesia harus menopang           Keenam, Pemerintah Indonesia
            negara pada tahun mendatang bisa   konsumsi rumah tangga, mendorong   harus mengimplementasikan anggaran
            dibelanjakan secara mangkus dan   pertumbuhan ekonomi pendapatan   berbasis kesejahteraan agar rakyat
            sangkil.                        negara, melakukan intervensi    Indonesia bisa merasakan langsung
               Catatan tersebut disampaikannya   kebijakan untuk sektor ekonomi   dampaknya. “Oleh karena itu,
            untuk menanggapi RUU APBN dan   kerakyatan, dan menjaga tingkat   pemerintah dalam menjalankan APBN
            Nota Keuangan yang disampaikan   inflasi tetap rendah serta stabil   2024 harus dapat membuat rakyat
            oleh Presiden Joko Widodo di    dengan menjaga iklim investasi yang   merasakan kehadiran pemerintah yang
            Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta   kondusif.                  membuat kehidupannya yang semakin
            pada Rabu (16/8/2023) lalu. Ia     Keempat, Pemerintah Indonesia   mudah, sejahtera, maju, dan tentram,”
            menekankan APBN 2024 yang bertema  harus memperkuat kebijakan arah   pungkas Sihar.  ssb/aha
            ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi
            yang Inklusif dan Berkelanjutan’ itu
            perlu dikelola dengan memperhatikan
            potensi beban keuangan dan risiko
            fiskal yang dihadapi negara.
               “APBN dalam fungsi alokasi
            harus memenuhi kebutuhan dasar,
            memberi pelayanan, dan pemerataan
            pembangunan, membangun kekuatan
            ekonomi nasional, dan mencerdaskan
            kehidupan bangsa,” tutur Sihar saat
            membacakan pandangan fraksi dalam
            Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa
            Persidangan I Tahun Sidang 2023-
            2024 di Gedung Nusantara II, Jakarta,
            Senayan, Selasa (22/8).
               Adapun berikut 6 (enam) poin                                                                Scan QR
            yang disampaikan oleh Sihar.     FOTO: RSB/PDT                                                 untuk berita
                                                                                                           selengkapnya
            Pertama, Pemerintah Indonesia harus
            menuntaskan masalah di berbagai   Anggota DPR RI Sihar Sitorus saat menyerahkan pandangan Fraksi PDI-Perjuangan atas RAPBN 2024 dalam
            sektor krusial agar tidak menghambat   Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).


            8   Nomor 1260/III/VIII/2023  • Agustus 2023
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13