Page 14 - BULETIN 1267

BULETIN Parlementaria

Ridwan Hisjam Minta Pemerintah
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pusat Atur Usaha Tambang

Berkeadilan Melalui WPR

nggota Komisi VII
mengajukkan Wilayah Pertambangan
DPR RI Ridwan Pemerintah harus inisiatif diatur dalam UU Minerba No. 3 Tahun
2020 serta Pasal 1 angka 35 PP No.
Hijsam meminta agar Rakyat, agar nantinya setelah 96 Tahun 2021. Kemudian, pada
Pemerintah melalui disetujui oleh Kementerian Energi dasarnya Izin Pertambangan Rakyat
A Direktorat Jenderal dan Sumber Daya Mineral (KESDM) diberikan oleh Menteri Energi dan
Mineral dan Batu Bara (Ditjen maka dapat dikeluarkannya Izin Sumber Daya Mineral berdasarkan
Minerba) dan Pemerintah Daerah Pertambangan Rakyat (IPR) dalam permohonan yang diajukan oleh
Sulawesi Tenggara (Sultra) mengatur bentuk koperasi-koperasi dalam orang perseorangan yang merupakan
perizinan terkait usaha tambang skala-skala kecil namun di wilayah penduduk setempat, atau koperasi
milik rakyat. Ia menyampaikan bahwa yang besar. yang anggotanya merupakan
banyak pengusaha muda di Sultra "Ada beberapa perusahaan yang penduduk setempat, sebagaimana
yang mengeluhkan tambang rakyat saya lihat di sini (Sultra), memiliki diatur dalam Pasal 62 ayat (1) PP 96
yang selama ini beroperasi malah IUP garis namanya. Jadi, ditutup itu Tahun 2021. Lebih lanjut, permohonan
mati karena ditegakkan aturan untuk wilayah dengan IUP garis melingkar. IPR hanya dapat diajukan pada
memberantas tambang ilegal. IUP ini tidak pernah dikerjakan tapi wilayah yang telah ditetapkan
Hal tersebut juga membuat izinnya dijual ke masyarakat. Saya sebagai WPR. uf/rdn
adanya konflik antara pengusaha sampaikan ke Plt. Dirjen Minerba agar
tambang lokal dengan pengusaha hal seperti ini segera dituntaskan
tambang luar salah satunya PT. Virtue untuk keadilan rakyat,” tegasnya.
Dragon Nickel Industry. Untuk diketahui, Wilayah
"Undang-Undang Minerba sudah Pertambangan Rakyat adalah
mengatur adanya WPR (Wilayah bagian dari wilayah pertambangan
Pertambangan Rakyat). WPR itu tempat dilakukan kegiatan usaha
jangan Pemerintah menganggap pertambangan rakyat, sebagaimana
tidak ada usulan dari rakyat. Bukan
tidak ada usulan, tapi rakyat tidak
tahu bahwa ini ada. Mereka hanya
penambang skala kecil jadi tidak
mengerti. Di dalam UU Minerba
yang baru itu sudah disiapkan tapi
pemerintah tidak melakukan itu
karena tidak ada usulan dari bawah,”
ungkap Ridwan usai mengikuti
Kunjungan Kerja (Kunker) Reses
Komisi VII DPR RI ke PT. Virtue
Dragon Nickel Industry di Kab.
Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu
(4/10/23).
Politisi Partai Golongan Karya Scan QR
tersebut meminta adanya sosialisasi untuk berita
selengkapnya
perundang-undangan kepada FOTO:UF/PDT
masyarakat dan Pemerintah Provinsi Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hijsam saat mengikuti Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VII DPR RI ke
dan Kabupaten/Kota. Menurutnya, PT. Virtue Dragon Nickel Industry di Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, Rabu (4/10/23).

14 Nomor 1267/II/X/2023 • Oktober 2023