Page 19 - BULETIN 1267

KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Marak Kasus Perundungan

di Sekolah, Legislator

Pertanyakan Efektivitas

Kurikulum Merdeka

nggota Komisi X Kemendikbudristek sebagai Pencegahan dan Penanganan
DPR RI Muhamad penanggung jawab pendidikan kita,” Kekerasan di Lingkungan Satuan
Nur Purnamasidi imbuhnya. Pendidikan.
menyayangkan semakin Ia juga menyayangkan sikap Di mana, aturan tersebut
Amaraknya kasus para kepala sekolah yang tidak diharapkan bisa menjadi payung
perundungan di kalangan pelajar. efektif dalam membuat standarisasi hukum untuk memberikan rasa aman
Sebab itu, ia mempertanyakan mengenai sistem belajar dan setiap warga sekolah. Tidak hanya
efektivitas dari ‘Kurikulum Merdeka’ mengajar sehingga potensi itu, regulasi ini juga diharapkan bisa
yang dicanangkan oleh Kementerian kekerasan kerap terjadi di lingkungan membantu satuan pendidikan dalam
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan sekolah. Oleh karena itu, dirinya menangani kasus-kasus kekerasan
Teknologi (Kemendikbudristek) berharap, baik Kemendikbudristek, yang mencakup kekerasan fisik dan
dalam mencegah aksi kekerasan di pemerintah daerah melalui dinas psikis yang berorientasi pada korban.
institusi pendidikan. terkait, serta stakeholder sekolah ts/rdn
“Kasus perundungan di sekolah harus memperbaiki sistem belajar
membuat kami agak marah, apalagi dan mengajar secara berkala.
ini kan terjadi di institusi pendidikan. Sebagai informasi, akibat kasus
Mas Menteri sudah membuat perundungan yang terjadi di sejumlah
Kurikulum Merdeka yang output- sekolah di Indonesia, isu ini menjadi
nya menciptakan insan Pancasilais. sorotan Komisi X DPR terhadap
Kalau output-nya malah bullying komitmen Kemendikbudristek untuk
di sekolah. Tentu, kami, Komisi X mencegah kekerasan di sekolah.
mempertanyakan efektivitas dari Komisi X DPR juga mempertanyakan
pencapaian tujuan pendidikan implementasi Permendikbudristek
kurikulum merdeka ini,” ungkap Nomor 46 Tahun 2023 tentang
Purnamasidi di Gedung Nusantara
I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa
(3/10).
Tidak hanya itu, Politisi Fraksi
Golkar itu juga mempertanyakan
pengawasan sekaligus evaluasi
terhadap ‘Kurikulum Merdeka’. Jika
dibiarkan tanpa tindak lanjut, ia
khawatir para pelajar tidak akan bisa
merasa aman di sekolah.
“Menurut saya, ini menjadi
Scan QR satu anomali dari cita-cita untuk
untuk berita
selengkapnya mewujudkan pelajar Pancasila FOTO: DEP/PDT
dengan perilaku yang sangat
tidak pancasilais. Ini harus Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa
saya pertanyakan kepada (3/10/2023).

Nomor 1267/II/X/2023 • Oktober 2023 19