Page 23 - BULETIN 1267

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Crisys Diharapkan Dapat

Wujudkan Peraturan

Perundang-Undangan yang

BK Lebih Baik

usat Perancangan
Undang-Undang (PUU)
Bidang Politik, Hukum,
dan Hak Asasi Manusia
P pada Badan Keahlian
(BK) Sekretariat Jenderal DPR RI
menyelenggarakan Seminar Nasional
(Semnas) bertemakan, "Politik Hukum
dalam Undang Undang Mengenai
Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan". FOTO: AFR/PDT
Kepala Pusat Perancangan
Undang-Undang Bidang Politik,
Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Lidya Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Lidya Suryani
Widayati saat Seminar Nasional (Semnas) bertemakan, "Politik Hukum dalam Undang Undang Mengenai
Suryani Widayati, menerangkan, sudah Pembentukan Peraturan Perundang Undangan".
ada perubahan Undang-Undang
Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (P3) yang sekarang menjadi Corruption Risk Analysis (crisys) sebagai karena tanggung jawab tidak
undang-undang nomor 13 tahun salah satu metode selain adanya hanya di DPR tetapi karena peran
2022, akan tetapi dapat disimpulkan Metode Regulatory Impact Analysis pembentukan peraturan perundang-
bahwa masih ada beberapa yang perlu (RIA) di dalam undang-undang P3 undangan juga ada di pemerintah,
dilakukan penyempurnaan terutama undang-undang No.13 tahun 2022 DPD, DPRD dan ada di pemerintah
terkait dengan masalah ketentuan yang merupakan perubahan UU no 12 daerah.
pidananya. tahun 2011. Lidya, juga menambahkan crisys
"Tentunya ini harus disesuaikan "Perlu kolaborasi, soal crisys sudah diterapkan oleh beberapa
undang-undang nomor 1 tahun 2023 sebagai metode untuk mencoba negara yaitu negara rusia Albania,
tentang KUHP dimana penerapan mencegah terjadinya 'political Italia Portugal dan Korea Selatan,
ketentuan sanksi pidananya di KUHP corruption', karena tanggung jawab sementara di Indonesia PPATK dan
itu bisa diimplementasikan dalam terhadap pencegahan terjadinya KPK menggunakan 'corruption risk
pembentukan undang-undang lainnya 'political corruption' tidak hanya di assessment'.
sehingga di dalam undang-undang sistem pendukung yang ada di DPR "Yang membedakan 'corruption
P3 itu perlu ada aturan yang lebih tetapi ada di sistem pendukung risk assessment' itu digunakan untuk
jelas lagi terkait dengan implementasi kementerian lembaga dan perguruan peraturan yang sudah ada sementara
undang-undang nomor 1 tahun 2023," tinggi juga ikut berperan untuk crisys digunakan untuk memitigasi
terang Lidya Suryani Widayati usai mewujudkan suatu perundang- risiko atau menganalisis norma-
Scan QR penyelenggaraan Semnas di Jakarta, undangan yang lebih baik antara lain norma dalam tahap penyusunan
untuk berita
selengkapnya
jumat (6/10). undang-undang yang bebas dari terutama penyusunan RUU sehingga
Pada seminar nasional tersebut political corruption," tegas Lidya. semua dicegah semenjak dari awal
kepala pusat Perancangan Undang- Ia juga menjelaskan lebih lanjut tahap penyusunan," pungkas Lidya.
Undang juga melakukan launching bahwa kolaborasi crisys dibutuhkan afr/aha

Nomor 1267/II/X/2023 • Oktober 2023 23