Page 19 - BULETIN 1280

• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Baleg - Mendagri Sepakat

Masa Jabatan Kades 8 Tahun

Maksimal 2 Periode

BALEG adan Legislasi (Baleg) Setelah melalui pembahasan terkait masa jabatan Kepala Desa
DPR RI telah menerima secara mendalam, dinamis, dan menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat
aspirasi Asosiasi Kepala demokratis, Panja pembahasan RUU dipilih paling banyak untuk 2 (dua)
Desa dan Perangkat Desa, secara musyawarah mufakat kali masa jabatan; Ketentuan Pasal
B Desa yang menginginkan memutuskan antara lain hal-hal 72 terkait sumber pendapatan desa;
adanya revisi UU Desa. Salah satu sebagai berikut. Pertama Penyisipan Ketentuan Pasal 118 terkait Ketentuan
poin krusial yang disepakati dalam Pasal 5A tentang pemberian dana Peralihan dan Ketentuan Pasal 121A
Pengambilan Keputusan Tingkat I konservasi dan/atau dana rehabilitasi, terkait Pemantauan dan Peninjauan
Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Undang-Undang.
RI bersama Mendagri yakni terkait Pasal 62 ditambah pengaturan terkait Hasil Panja kemudian secara
masa jabatan Kepala Desa menjadi pemberian tunjangan purna tugas resmi disepakati oleh seluruh 9 Fraksi
8 (delapan) tahun dan dapat dipilih 1 (satu) kali di akhir masa jabatan di Pembahasan Tingkat 1 dalam rapat
paling banyak untuk 2 (dua) kali masa Kepala Desa, BPD, dan Perangkat yang dipimpin oleh Ketua Baleg
jabatan. Ketentuan itu tertuang dalam Desa sesuai kemampuan keuangan Supratman Andi Agtas . Baidowi
Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa; mengungkapkan, langkah selanjutnya
Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan Lalu Penyisipan Pasal 34A terkait hasil Panja Pembahasan Tingkat 1
dapat dipilih paling banyak untuk 2 syarat jumlah calon Kepala Desa tinggal diserahkan ke Rapat Paripurna
(dua) kali masa jabatan. dalam Pilkades; Ketentuan Pasal 39 terdekat. pun/aha
“Kami menangkap aspirasi
dari Asosiasi Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang menginginkan
mendesak UU Desa itu direvisi dan
sudah kita tangkap itu dan menjadi
usulan inisiatif DPR. Dan kemarin
janji kita pada masa sidang ini akan
disahkan setidaknya di Pengambilan
Tingkat 1 di Baleg sesuai penugasan
dari Pimpinan,” ujar Wakil Ketua
Baleg DPR RI Achmad Baidowi Wakil Ketua Baleg DPR RI
Achmad B aidowi.
mengungkapkan saat diwawancarai
Parlementaria, Senin (5/2).
Sebagaimana diketahui,
Berdasarkan ketentuan Pasal 108
huruf b Peraturan DPR RI Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pembentukan
Undang-Undang, Panja Pembahasan
RUU tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
Scan QR 2014 tentang Desa (RUU Desa), Ketua
untuk berita
selengkapnya Panja menyampaikan laporannya
sebelum pengambilan keputusan
pada akhir pembicaraan tingkat I FOTO: DEP/PDT
dilakukan.

1280/II/II/2024 • Februari 2024 19