Page 23 - BULETIN 1280
P. 23

tepat atau terlambat, tetap akan
                                               memprioritaskan apa yang menjadi
                                               aspirasi kepala desa,” papar Santoso
                                               disambut tepuk tangan para
                                               perwakilan demonstran, Rabu (31/1).
                                                  Di kesempatan yang sama
                                               Anggota Baleg DPR RI Lulu Nur
                                               Hamidah menyampaikan, akan
                                               memperjuangkan pada masa
                                               sidang ini revisi UU Desa bisa
                                               disahkan. “Kalau memang kita bisa
                                               memberikan percepatan kenapa
                                               harus ada penundaan, itu sikap
                                               yang harus saya sampaikan kepada
                                               bapak-bapak. Kita juga meminta dan
                                               menghendaki agar, masa sidang ini
                                               sebelum pemilu, seharusnya revisi
               dari Asosiasi Pemerintah Desa   UU ini bisa disahkan, karena ini tugas
               Seluruh Indonesia (Apdesi), di Ruang   konstitusional,” jelasnya.
               rapat Pansus, Nusantara II saat itu
               juga.                           Berbuah Apresiasi                  “DPR melalui Baleg dengan
                  Keduanya senada ingin           Proses politik pun berjalan   pemerintah sudah menyepakati satu
               memperjuangkan apa yang menjadi   dinamis, seiring dengan itu aksi   kesepakatan substansi yang nantinya
               aspirasi dan tuntutan Apdesi. Dalam   demonstrasi pun berlanjut pada   akan dibahas kembali sesuai dengan
               forum tersebut, Santoso menjelaskan   Selasa (6/2), pada kesempatan   mekanismenya, dan mereka sudah
               tahapan dalam penyusunan undang-  unnuk rasa ini para aparat perangkat   memahami mekanisme tersebut
               undang, tapi meskipun demikian   desa menyampaikan aspirasinya   untuk bisa sama-sama dilakukan,
               melihat kondisi tersebut dia akan   dengan damai dan tertib, terdengar   kemudian akan sama-sama
               memperjuangkan agar dalam       secara bergantian para para orator   menghargai dan menghormati,” ujar
               pembahasan revisi UU Desa ada   dari Kepala Desa menyampaikan   Puan.
               diskresi. Dalam audiensi ini hadir para   apresiasinya kepada DPR RI.  Puan berharap dengan
               perwakilan pengurus termasuk Ketua   “Terima Kasih mbak Puan    sama-sama menghormati proses
               Umum Apdesi.                    sebagai Ketua DPR RI yang telah   perundang-undangan yang
                  “Kemudian saya melihatnya,   mengakomodir para pejuang di    ada, nantinya RUU Desa dapat
               bahwa kondisi ini harus ada diskresi,   desa,” ujar salah satu orator berorasi.   bermanfaat bagi perangkat desa
               ada perlakuan khusus, kami akan   Baik DPR dan perwakilan perangkat   maupun masyarakat. DPR RI pun
               perjuangkan. Maka harus ada     desa sepakat untuk menghormati   berkomitmen akan terus menerima
               diskresi dalam undang-undang itu.   proses pembahasan RUU Desa   aspirasi dari masyarakat dalam
               Jadi saya akan perjuangkan adanya   yang saat ini sudah dalam tahap   proses pembahasan revisi undang-
               diskresi yang menjadi tuntutan para   pengambilan keputusan tingkat I   undang usul inisiatif DPR tersebut.
               kepala desa. Jadi apakah waktunya   (satu).                         ssb,aha,ik/aha





















                                                                                       1280/II/II/2024  • Februari 2024
                                                                                       1280/II/II/2024  • F ebruari 2024  23
   18   19   20   21   22   23   24