Page 2 - BULETIN 1280
P. 2
BULETIN Parlementaria
DPR Awasi Persiapan
BERITA COVER • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Penyelenggaraan Pemilu 2024
omisi II DPR RI
memastikan persiapan
Pemilu 2024 terlaksana
sesuai dengan peraturan
K yang ditetapkan. Ketua
Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia
Tandjung dalam Kunjungan Kerja
Komisi II DPR ke Provinsi Sumatera
Utara, Rabu (7/2) mengatakan
Pemilu 2024 didukung oleh anggaran
proposional
Keputusan ini diambil demi
menjamin para pekerja yang terlibat
sekaligus penyelenggaraannya
agar mampu dijangkau dari Sabang
hingga Merauke. Upaya ini bukan
hanya sekadar bualan. Tidak hanya FOTO : PDT
itu, ia juga berharap isu kendala teknis
penyelenggaraan pemilu bisa ditekan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Karawang, Jawa
secara signifikan sehingga setiap Barat, Rabu (7/2/2024).
tahapan pemilu berjalan dengan
lancar. DPR RI Saan Mustopa Kunjungan Kerja
“Penambahan anggaran (pemilu) Komisi II DPR RI ke Karawang, Jawa
itu karena pemerintah dan DPR punya Barat, Rabu (7/2).
perhatian yang luar biasa terhadap Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR
penyelenggaraan. Peningkatan SDM RI Haeny Relawati mengungkapkan
ini memang perlu dibarengi dengan INI KITA TEKANKAN temuan krusial terkait Juknis Pemilu
alokasi anggaran yang cukup supaya KEPADA di beberapa provinsi yang dianggap
berkualitas,” ungkap Doli dalam forum PENYELENGGARA tidak sejalan dengan regulasi. Haeny
tersebut. menyoroti perbedaan antara Juknis
Sementara itu, tingginya PEMILU, SEKARANG KPU dan UU Nomor 7 tahun 2017 Pasal
curah hujan saat mendekati hari SEDANG MUSIM HUJAN 348 Ayat 2 terkait persyaratan identitas
pelaksanaan Pemilu 2024, membuat TERKAIT PENYIMPANAN kependudukan pemilih.
penyelenggara pemilu harus bekerja LOGISTIK HARUS “KPU yang menyatakan bahwa itu
lebih ekstra untuk mengamankan BENAR-BENAR bertentangan dengan UU atau mohon
seluruh peralatan yang akan DIPERHATIKAN DAN maaf tepatnya tidak sesuai kutipannya
digunakan untuk pemungutan suara. dengan perintah undang-undang
“Ini kita tekankan kepada DIPASTIKAN AGAR dalam hal ini adalah menyangkut
penyelenggara Pemilu, sekarang AMAN DARI BANJIR tentang identitas kependudukan
sedang musim hujan terkait DAN KEBOCORAN dari pemilih di UU Nomor 7 tahun
penyimpanan logistik harus benar- AKIBAT HUJAN DERAS 2017 pasal 348 sudah cukup jelas
benar diperhatikan dan dipastikan YANG BISA MERUSAK dijelaskan tetapi KPU menyampaikan Scan QR
untuk berita
agar aman dari banjir dan kebocoran KERTAS SUARA, KOTAK bahwasanya yang harus dibawa selengkapnya
akibat hujan deras yang bisa merusak adalah KTP elektronik,” urainya saat
kertas suara, kotak suara dan lain SUARA DAN LAIN Kunjungan Kerja di Surabaya, Rabu
sebagainya,” ujar Wakil Ketua Komisi II SEBAGAINYA. (7/2). ts,pdt,gys/aha
2 1280/II/II/2024 • Februari 2024