Page 6 - BULETIN 1280
P. 6

BULETIN            Parlementaria


            Penerima Bansos Bukan Objek
   PARIPURNA  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Politik, Negara Harus Lindungi









                        nggota Komisi VIII
                        DPR RI Wisnu Wijaya
                        Adi Putra melakukan
                        interupsi di tengah
            A rapat paripurna
            DPR RI. Dalam Interupsinya Wisnu
            meminta semua pihak tidak
            melakukan intimidasi atau tekanan
            kepada rakyat penerima manfaat
            bantuan sosial (bansos) menjelang
            Pemilihan Umum 2024.
               Pasalnya, belakangan ini ia
            sering mendengar keluhan dari
            penerima bansos di Dapilnya Jawa
            Tengah 1 yang dilanda intimidasi
            karena beda pilihan politik.
            “Penerima bansos bukanlah objek
            politik yang dapat dieksploitasi atau
            ditakut-takutin karena perbedaan
            pilihan politik. Fenomena ini adalah
            tantangan nyata yang harus diatasi
            demi melindungi hak-hak dasar   FOTO : JKA/PDT
            warga negara,” tegasnya saat
            interupsi di Rapat Paripurna DPR RI
            di Gedung Nusantara II, Selasa (6/2).   Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya Adi Putra saat interupsi di Rapat Paripurna DPR RI ke 12 Masa
                                            Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Selasa (6/2/2024).
               “Penerima bansos bukanlah
            objek politik yang dapat
            dieksploitasi atau ditakut-takutin
            karena perbedaan pilihan politik,”                              responsif dalam merespon
            imbuhnya.                                                       fenomena ini dan mengambil
               Dijelaskan Legislator Fraksi                                 langkah terukur demi terciptanya
            PKS proses pencabutan bansos    SAYA JUGA                       suasana yang nyaman dan
            dilakukan berdasarkan aturan yang   MENDORONG                   kondusif,” jelasnya.
            ada di Undang-Undang Nomor 13   APARAT PENEGAK                     Menurutnya Bansos adalah
            Tahun 2011 tentang Penanganan   HUKUM AGAR                      bantuan yang bersumber dari
            Fakir Miskin bukan berdasarkan like   BISA RESPONSIF            APBN dan harus disalurkan secara
            or dislike penguasa apalagi beda                                adil kepada yang membutuhkan.
            pilihan politik.                DALAM MERESPON                  Negara tidak boleh menggunakan
               Karenanya, ia meminta        FENOMENA INI                    bansos sebagai alat dagang
            seluruh Anggota DPR RI sebagai   DAN MENGAMBIL                  atau untuk kepentingan pribadi.
            representatif rakyat untuk terus   LANGKAH TERUKUR              Sebagai representasi dari mandat
            melindungi hak-hak penerima     DEMI TERCIPTANYA                konstitusi, bansos merupakan   Scan QR
                                                                                                           untuk berita
            Bansos dan memastikan mereka    SUASANA YANG                    upaya negara untuk memajukan   selengkapnya
            terbebas dari ancaman dan                                       kesejahteraan umum dan
            gangguan. “Saya juga mendorong   NYAMAN DAN                     mencerdaskan kehidupan bangsa.
            aparat penegak hukum agar bisa   KONDUSIF.                          rnm/aha


            6   1280/II/II/2024  • Februari 2024
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11