Page 10 - BULETIN 1226

BULETIN Parlementaria

Delik Penghinaan di RKUHP
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Diusulkan Diubah Jadi Delik Fitnah

FOTO: JAKA/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari usai Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Aliansi Reformasi KUHP dalam rangka mendengarkan masukan dari
Aliansi Reformasi KUHP terhadap RUU KUHP yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/11/2022).

nggota Komisi III KUHP yang digelar di Ruang Rapat berbeda dengan Pasal 134 KUHP
DPR RI Taufik Basari Komisi III, Gedung Nusantara II DPR yang dibatalkan oleh Mahkamah
menyambut baik RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/11). Konstitusi (MK) dalam putusan
berbagai masukan “Kesempatan bagi kita untuk Nomor 013-022/PUU-IV/2006, maka
A Aliansi Reformasi KUHP merumuskan pasal-pasal didalam Taufik menegaskan setidaknya pasal
mengenai penyempurnaan terhadap RKUHP ini untuk lebih ketat lagi. tersebut dapat diberikan batasan-
rumusan-rumusan pasal pidana Sehingga kita akan menghasilkan batasan supaya tidak benar-benar
yang berpotensi menjadi pasal karet sebuah rumusan-rumusan yang serupa seperti Pasal 134 yang telah
di dalam RKUHP. Salah satunya, bisa menjamin tetap tegaknya dibatalkan oleh MK itu.
Taufik menyatakan persetujuannya demokrasi di negeri kita. Saya setuju “Saya mengucapkan terimakasih
untuk mengubah rumusan ‘delik bahwa kita batasi dengan mengubah dari teman-teman aliansi reformasi
penghinaan’ menjadi ‘delik fitnah’ nomenklatur penghinaan rumusannya KUHP yang telah menyampaikan
sebagai langkah pembatasan untuk menjadi delik fitnah atau dari delik masukannya. Mayoritas diantaranya
dirumuskan dalam pasal penghinaan penghinaan menjadi delik fitnah. masukan-masukan ini adalah
terhadap lembaga negara dan Menurut saya, ini adalah jalan tengah masukan-masukan yang sangat
kekuasaan umum. yang sangat baik yang kemudian bisa substantif yang menurut saya
Demikian disampaikan Taufik kita rumuskan,” ujar Taufik. patut untuk kemudian kita jadikan
saat Rapat Dengar Pendapat Umum Oleh karena itu, sambung Politisi bahan ketika nanti kita membahas Scan QR
untuk berita
Komisi III DPR RI dengan Aliansi Fraksi Partai NasDem ini, jikapun bersama-sama dengan Pemerintah selengkapnya
Reformasi KUHP dalam rangka pasal penghinaan terhadap harkat pada tanggal 21 November yang
mendengarkan masukan dari Aliansi dan martabat Presiden nantinya akan datang,” tandas Legislator Dapil
Reformasi KUHP terhadap RUU tetap masuk dengan rumusan yang Lampung I tersebut. l pun/aha

10 Nomor 1226/IV/XI/2022 • November 2022