Page 15 - BULETIN 1226

Yulian Gunhar Desak Revisi UU

Nomor 22 Tahun 2001 terkait

Produksi Migas

nggota Komisi VII berkekuatan hukum, sehingga bisa UU Migas terdapat beberapa opsi
DPR RI Yulian Gunhar setiap saat dibubarkan. model lembaga pengelolaan terkait
menyatakan revisi “Komisi VII sejauh ini sudah hulu migas, yang nantinya dapat
Undang-Undang mempelajari DIM dalam draf RUU diterapkan untuk menggantikan
A Nomor 22 tahun Migas ini, yang salah satunya posisi SKK Migas saat ini, agar
2001 tentang Hulu Minyak dan Gas bertujuan mencari bentuk lembaga makin kuat dalam melaksanakan
Bumi (Migas) menjadi kebutuhan definitif bagi SKK Migas. Di mana tata kelola hulu migas di Indonesia,
untuk dilakukan akselerasi dan selama ini keberadaan dan demi meningkatkan produksi migas
optimalisasi guna peningkatan efektivitas lembaga itu perlu dikaji nasional.
produksi migas nasional. kembali,” kata Politisi PDI-Perjuangan “Demi memperkuat tata kelola
Menurutnya, makin menurunnya itu. hulu migas dan dampaknya bagi
lifting migas belakangan ini, harus Legislator Dapil Sumatera Selatan peningkatan produksi nasional, maka
menjadi momentum bagi DPR II itu menambahkan, di dalam revisi perlu dikaji kelembagaan SKK Migas.
dan pemerintah untuk segera Antara lain dengan dibubarkan atau
merampungkan revisi UU Migas, dilebur, serta diletakan di bawah
demi meningkatkan produksi migas. Kementerian ESDM, namun tentunya
“Tingkat produksi migas secara dengan menambahkan institusi baru
nasional sudah saatnya ditingkatkan. KOMISI VII SEJAUH INI di Kementerian ESDM atau Dirjen
Mengingat belakangan terus Migas,” kata Gunhar. l sf/aha
menurun. Pada 2020, lifting migas SUDAH MEMPELAJARI
mencapai 707.000 barel per hari. Di DIM DALAM DRAF
tahun 2021 hanya sebesar 630.000 RUU MIGAS INI, YANG
barel per hari. Sedangkan di 2022 SALAH SATUNYA
realisasi lifting minyak hingga 30 BERTUJUAN MENCARI
September baru mencapai 610,1 ribu BENTUK LEMBAGA
barel per hari,” kata Gunhar dalam
keterangan tertulis yang diterima DEFINITIF BAGI SKK
Parlementaria pada MIGAS.
Senin (14/11).
Selain itu, urgensi
disahkannya revisi
UU Migas ini juga Anggota Komisi VII DPR RI
Yulian Gunhar.
demi memperkuat
tata kelola hulu migas
di Indonesia, antara lain
dengan memperjelas
kelembagaan SKK Migas.
Sebab, menurut Politisi PDI
Scan QR Perjuangan ini, payung
untuk berita
selengkapnya hukum saat dibentuknya
SKK Migas hanyalah FOTO: OJI/PDT
Peraturan Presiden (PP)
yang dinilai tak cukup

Nomor 1226/IV/XI/2022 • November 2022 15