Page 14 - BULETIN 1217

BULETIN Parlementaria

KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

FOTO: EKI/PDT

Foto bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR dengan jajaran Pemerintah Kota Surabaya.
Masa Depan Tenaga sehingga pemerintah dapat segera
menyelesaikan permasalahan
terkait tenaga honorer ini sesegera
Honorer Menjadi PR mungkin, yakni 23 November
2023 atau genap 5 tahun setelah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
Besar Bersama 49 Tahun 2018 tentang manajemen
PPPK dikeluarkan.
“Kita masih ada waktu sekitar
14 bulan, jangan ada lagi molor-
molor waktu (dalam melakukan
nggota Komisi IX Kerja Spesifik Komisi IX DPR ke Kota pendataan kepada tenaga honorer).
DPR RI Nur Yasin Surabaya, Jawa Timur, Senin (12/9). Kan kasihan ada (tenaga honorer)
mengatakan masa Nur Yasin mengatakan pihaknya yang sudah tiga puluh tahun
depan tenaga masih memikirkan usulan-usulan mengabdi tapi masih tinggal di toilet
A honorer perlu menjadi yang bisa diberikan kepada sekolah dengan gaji Rp300 ribu per
perhatian bersama seluruh pihak. pemerintah untuk mengantisipasi bulan, ini sangat tidak layak dan tidak
Keputusan pemerintah menghapus masalah tersebut. Diketahui saat cukup,” ujar Krisdayanti.
tenaga honorer di lembaga/instansi ini pemerintah melalui Badan Dalam pertemuan dengan
pemerintahan dan mengubahnya kepegawaian Nasional (BKN) masih Tim Kunspek Komisi IX DPR RI,
menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan pendataan terhadap Sekretaris Daerah Kota Surabaya
atau Pegawai Pemerintah dengan pegawai non-ASN di instansi Hendro Gunawan memaparkan,
Perjanjian Kerja (PPPK) menyisakan pemerintahan untuk memetakan beberapa strategi yang dilakukan
PR besar, yakni akan dikemanakan kondisi pegawai non-ASN, juga Pemerintah Kota Surabaya untuk
tenaga honorer yang tidak lolos untuk membantu pemerintah mengatasi persoalan tenaga
seleksi PNS maupun PPPK. menyusun strategi kebijakan terkait honorer yang berpotensi kehilangan
“Menurut saya mereka keberlanjutan pegawai honorer. pekerjaannya karena tidak lolos
merupakan bagian dari masyarakat Terkait pendataan pegawai seleksi PNS maupun PPPK, di Scan QR
untuk berita
kita yang sudah lama mengabdi non-ASN tersebut, Anggota antaranya melalui peluncuran selengkapnya
dan tidak bisa begitu saja disuruh Komisi IX DPR RI Krisdayanti platform ASSik atau Arek Suroboyo
cari kerja di tempat lain,” ujar Nur meminta agar pendataan tersebut Siap Kerja dan menyediakan rumah
Yasin usai memimpin Kunjungan diselesaikan sesegera mungkin, padat karya. l eki/sf

14 Nomor 1217/III/IX/2022 • September 2022