Page 9 - BULETIN 1217

terdapat beberapa hal penting Komisi III Harap RUU HAPer
urusan persoalan perdata di
masyarakat yang belum diatur
jelas dalam draf RUU KUHAP Beri Kenyamanan Bagi Para
tersebut. Misalnya, terkait arbitrase.
Arbitrase adalah proses hukum Pencari Keadilan
sengketa tanpa harus melalui
proses pengadilan yang panjang.
Contoh arbitrase adalah ketika dua
orang yang bercerai tidak dapat akil Ketua Komisi yang hingga saat ini masih
menyetujui persyaratan, maka dapat III DPR RI Adies berlaku. Sebagaimana tujuan
mengizinkan pihak ketiga untuk Kadir berharap pembentukannya yang bersifat
masuk membantu bernegosiasi. Rancangan dualistis atau mengandung dualisme
“Banyak yang belum dibahas W Undang-Undang hukum acara yang berlaku untuk
memang di RUU ini. Bahwa arbitrase Hukum Acara Perdata (RUU HAPer) Pengadilan di Jawa-Madura dan
ada yang anggap penting, tetapi dapat memberikan kenyamanan hukum acara yang berlaku untuk
pemerintah selaku inisiator RUU bagi para pencari keadilan, dalam Pengadilan di luar Jawa-Madura,
ini belum anggap penting karena hal ini yaitu bagi masyarakat yang sesuai dengan Het Herziene
Scan QR tidak memasukkannya. Tapi hampir Indonesia. Menurutnya, Hukum Acara Indonesisch Reglement dan
untuk berita
selengkapnya semuanya di rapat tadi setuju untuk Perdata sudah tidak sesuai dengan Rechtsreglement Buitengewest.
memasukkan persoalan arbitrase perkembangan dan kebutuhan “Melihat hal itu tentunya sudah
ini. Jadi ini masukan untuk dibahas masyarakat saat ini sehingga tidak sangat tidak sesuai dengan kondisi
sebaik-baiknya,” ujarnya. l rdn/sf dapat menampung berbagai saat ini. Jadi memang diperlukan
perkembangan hukum. diskusi seperti ini, turun langsung
Hal itu disampaikan Adies mendengarkan masukan dari para
HAPer yang memerlukan kajian usai memimpin pertemuan Tim praktisi, Kepala Kejaksaan Tinggi,
adalah mengenai eksekusi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III Jaksa, Hakim dan Polisi yang
putusan di bidang perdata dan DPR RI dengan Kepala Kejaksaan memang merupakan pelaku yang
pengamanannya serta putusan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT), tau persis bagaimana penerapan
serta merta (uit voorbaar bij Kepala Kepolisian Daerah NTT, Undang-Undang (UU) tersebut
voorraad), pemeriksaan perkara Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, selama ini di tengah masyarakat
perdata dengan acara cepat, serta Akademisi berkaitan dengan dan juga yang terjadi pada saat
gugatan perwakilan (class action) pembahasan RUU HAPer, di Kupang, persidangan,” ungkap Politisi Partai
serta alat bukti dengan adanya NTT, Jumat (9/9). Golkar itu. l
perkembangan informasi dan “Jadi memang saat ini kita, sangat hnm/aha
teknologi. Bukti elektronik, prosedur berhati-hati dalam melakukan
berperkara secara elektronik proses pembahasan RUU ini (RUU
(e-court), mediasi, dan desain yang HAPer) agar tidak menjadi lebih
ideal terkait pengaturan hukum buruk daripada RUU yang lalu yang
acara perdata dikaitkan dengan bernuansa kolonial,” tegas Adies.
perkembangan masyarakat yang Sebagai informasi, Peraturan
sangat cepat dan pengaruh Perundang-Undangan
globalisasi yang semakin masif. dalam kerangka hukum
“Memperhatikan hal-hal di atas, Acara Perdata
Komisi III memandang bahwa perlu merupakan produk
untuk dilakukan studi kebijakan Pemerintah
dan mendapat masukan dari Hindia Belanda
pihak-pihak terkait, terutama yang
Scan QR bersinggungan langsung dengan
untuk berita
selengkapnya isu krusial di atas maupun masukan Wakil Ketua Scan QR
lainnya terhadap substansi dalam Komisi III DPR RI untuk berita
selengkapnya
Adies Kadir
RUU HAPer,” kata politisi Partai
NasDem tersebut. l rnm/sf
FOTO: HANUM/PDT

Nomor 1217/III/IX/2022 • September 2022 9