Page 7 - BULETIN 1217

Saan Mustopa: Ketimpangan struktural, tetapi masih dianggap
sebagai konflik horizontal,” kata Saan
Penguasaan Tanah Sudah Akut pada kunjungan kerja spesifik di
Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Jawa Barat, di
Bandung, Selasa (13/9).
Kata Saan, tanah rakyat banyak
dirampas demi segelintir elit oligarki
yang tidak pernah puas. Tercatat 68
persen tanah di Indonesia dikuasai
1 persen kelompok pengusaha dan
korporasi besar. Sementara lebih
dari 16 juta rumah tangga petani
bergantung hidup pada lahan yang
rata-rata hanya di bawah setengah
hektar. Dan potensi kerugian negara
dari pengelolaan HGU melebihi batas
FOTO: HUSEN/PDT paling tidak sebanyak 2.288 konflik
izin mencapai Rp380 triliun.
“Dalam lima tahun terakhir

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa bersama Kakanwil BPN Jawa Barat. agraria terjadi. Sebanyak 1.437
orang dikriminalisasi atas konflik
akil Ketua konflik agraria selama ini. Tanah agraria ini. Lalu, 776 orang dianiaya,
Komisi II DPR RI rakyat dirampas untuk kepentingan 75 orang tertembak, dan 66 orang
Saan Mustopa elit oligarki. tewas di wilayah konflik agraria,”
mengungkapkan, “Ketimpangan dan ketidakadilan papar politisi Partai Nasdem itu. Scan QR
W ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia Soal isu hak guna usaha (HGU), untuk berita
selengkapnya
atas penguasaan tanah di sudah sangat akut, ini sebagai Komisi II DPR RI berkepentingan
Indonesia ternyata sudah akut. Ada penyebab akar konflik Agraria. Konflik mengawasinya, terutama tanah
ketidakadilan struktural di balik Agraria adalah buah ketidakadilan HGU yang terlantar. l mh/aha

FOTO: AYU/PDT

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat memimpin kunjungan spesifik Komisi II DPR RI ke BPN Jawa Timur.

aset, berupa lahan atau tanah. Dalam kesempatan itu, sejumlah 189 bidang. Sedangkan
Sebagaimana yang diatur dalam Kepala Kanwil BPN Jatim, Jonahar total HGU yang telah berakhir
Pasal 33 UUD 1945 tentang hak menjelaskan bahwa HGU di bawah jangka waktunya berjumlah 77 Scan QR
untuk berita
menguasai kekayaan alam oleh penguasaan negara (BUMN/BUMD) bidang dan HGU yang telah selengkapnya
negara untuk kepentingan seluruh di Jawa Timur sejumlah 552 bidang. diperpanjang berjumlah 789
rakyat Indonesia. Sementara HGU di bawah swasta bidang. l ayu/aha

Nomor 1217/III/IX/2022 • September 2022 7