Page 21 - BULETIN 1231

Revisi UU Nomor 10 Tahun 2009

Diharapkan Hasilkan Tata Kelola

Pariwisata Berkelanjutan

akil Ketua 2009 yang sudah dianggap tidak atau penggantian terhadap UU Nomor
Komisi X DPR RI optimal menjadi landasan kebijakan 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata
Agustina Wilujeng pariwisata Indonesia. “Kami, Komisi tersebut, supaya arah dan jangkauan
Pramestuti X DPR RI, memandang perlu revisi pengaturan (menjadi) lebih kontekstual
W berharap adanya menyeluruh dan komprehensif,”
revisi Undang-Undang Nomor 10 tuturnya.
Tahun 2009 dapat menghasilkan Walaupun proses sinkronisasi
peta jalan tata kelola pariwisata aturan pariwisata bukan proses yang
yang berkelanjutan. Selain demi ISU (PARIWISATA mudah, ia mengingatkan agar setiap
mewujudkan pariwisata Indonesia INDONESIA) ADA elemen yang terlibat tidak menyerah
yang unggul di mata dunia, baginya, untuk tetap memperjuangkan
faktor revisi UU ini menjadi penting BANYAK TAPI POTENSI pariwisata Indonesia. “Ini tentu berat
untuk memberikan kesejahteraan dan (PARIWISATA banget. Kalau kita tidak mulai sekarang,
kepastian kepada pemerintah pusat, INDONESIA) BANYAK mungkin kita akan terlambat karena
daerah, para pengelola wisata dan generasi berikutnya tidak akan pernah
masyarakat setempat. BANGET. SEHINGGA, tahu kalau kita memiliki kekayaan alam,
“Isu (pariwisata Indonesia) ada KARENA BANYAK budaya yang kaya raya, sejarah. Kalau
banyak tapi potensi (pariwisata (ada) pariwisata buatan akan merusak
Indonesia) banyak banget. Sehingga, (JADI) TERLIHAT (potensi) itu semua,” tutup legislator
karena banyak (jadi) terlihat kecil, KECIL, (MAKA DIBUAT) Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV itu.
(maka dibuat) biar rata semua, biar BIAR RATA SEMUA, ts/rdn
semua target terpenuhi. Akhirnya,
menjadi tidak fokus (pengelolaannya). BIAR SEMUA TARGET
Jadi sustainable ini membutuhkan TERPENUHI. AKHIRNYA,
energi yang sangat besar, kalau
isunya banyak sekali,” ucap Agustina MENJADI TIDAK FOKUS
dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (PENGELOLAANNYA).
(RDPU) dengan para Pakar Pariwisata
di Ruang Rapat Komisi X DPR RI,
Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu
(18/1). Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Agustina Wilujeng Pramestuti.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu
menyampaikan bahwa Turki, Australia,
dan Selandia Baru bisa menjadi
contoh pengelolaan wisata karena
sesuai potensi yang tepat sasaran
dan tepat guna. Oleh karena itu,
dirinya menyayangkan jika Indonesia
memutuskan membuat pariwisata
Scan QR buatan.
untuk berita
selengkapnya Sehingga, sebagai Ketua Panja
Pariwisata, ia meminta dukungan dari
sejumlah pakar pariwisata Indonesia FOTO: DEP/PDT
untuk merevisi UU Nomor 10 Tahun

Nomor 1231/V/I/2023 • Januari 2023 21