Page 13 - BULETIN 1255
P. 13
KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Sidak Tambak Ilegal di Batam,
Komisi IV: Segel dan Pidanakan!
omisi IV DPR RI
bersama Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
K (KLHK), Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP)
melakukan tindakan penyegelan
terhadap tambak udang di daerah
Sembulang, Batam, Kepulauan
Riau. Sebab, pengusaha tambak
udang tersebut telah melakukan
aktivitas usahanya secara ilegal.
Ketua Komisi IV DPR
RI Sudin yang memimpin
langsung penyegelan tersebut
menyampaikan bahwa tambak FOTO: SKR/PDT
udang yang ada di lokasi itu berada
di kawasan hutan produksi yang
dapat dikonversi tapi belum ada Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat melihat langsung tindakan penyegelan terhadap tambak udang yang
melakukan aktivitas usahanya secara ilegal di daerah Sembulang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (5/7/2023).
pelepasan. Sehingga dinyatakan
aktivitas tersebut dianggap ilegal.
Izin yang dimiliki pun tidak sesuai
dengan kondisi yang ada di
lapangan. kejahatan kehutanan khususnya di Jika mengacu pada UU Cipta Kerja
“Izin yang diajukan melalui OSS lokasi tambak udang. PP No 5 pelaku usaha tetap diberikan
adalah mikro untuk usaha kecil. “Tim kami sedang mendalami keleluasaan untuk memanen hasil
Sementara ini bukan (hutan) kecil, dan melakukan tindakan hukum tambaknya sampai empat bulan ke
saya rasa ini uangnya miliaran juga, sesuai dengan peraturan depan. Tapi setelah itu harus ditutup
kalau mikro di bawah Rp200 juta,” perundangan. Total Luasan lahan total. “Oleh karena itu kita menyegel
ujar Sudin di Batam, Kepulauan ± 9,2 Ha, dengan total luasan lahan semata-mata memberikan peringatan
Riau, Rabu (5/7). yang digunakan untuk tambak bahwa pelaku usaha di sini telah
“Tadi sudah berunding sama udang 1600 m persegi x 4,” melanggar undang-undang. Kita
KKP dan Dirjen Gakkum, kami beri ungkapnya. konsen melakukan penegakan tapi
kebijakan tak boleh merugikan Dalam kesempatan yang sama, tetap ekonomi berjalan. Setelah 4
pengusaha, sampai panen baru Dirjen PSDKP KKP Laksamana bulan ke depan tidak ada perubahan
tidak boleh lagi dijalankan. Kalau Muda TNI Adin Nurawaluddin maka akan kita tutup total,” tegasnya.
sekarang kita eksekusi kasihan, menyebut, tambak udang Dalam sidak tersebut juga
pengusaha kadang kurang yang dibangun di kawasan ditemukan indikasi adanya
mengerti peraturan yang ada. itu merupakan konversi hutan penebangan dan penimbunan
Sampai kira-kira 5 bulan ke depan mangrove menjadi dunia usaha. mangrove yang dapat merusak
Scan QR baru kita tinjau kembali,” imbuhnya. “Di sini kita ketahui ada tambak ekosistem. “Mangrove ini kan menjaga
untuk berita
selengkapnya Sementara itu Dirjen Gakkum udang yang disinyalir menebang alam, menjaga pantai, ini kan harus
KLHK Rasio Ridho Sani menyatakan mangrove dijadikan tambak. Ini kita jaga. Kalau bukan kita siapa lagi
bahwa ada indikasi pelanggaran ancamannya pidana,” tegas Adin yang akan menjaganya,” terang Sudin.
ataupun dugaan tindak pidana dari Nurawaluddin. skr/aha
Nomor 1255/III/VII/2023 • Juli 2023 13