Page 16 - BULETIN 1255

BULETIN Parlementaria

Terima 23 Organisasi
KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Kesehatan, Komisi IX Pastikan

Kawal Turunan UU Kesehatan

Terkait mandatory spending
atau dana wajib kesehatan
yang dihilangkan dalam UU
Kesehatan. Melki menjelaskan,
dalam penyusunan RUU, Komisi
IX bersama dengan pemerintah
sempat mempertimbangkan adanya
dua opsi. Hal itu terkait anggaran di
sektor kesehatan untuk memastikan
bahwa pelayanan kesehatan di
Tanah Air berjalan dengan baik.
Pertama, pendekatan
menggunakan mandatory spending
FOTO:EOT/PDT di mana anggaran disiapkan sebelum
memutuskan program apa yang
akan dilakukan, atau kedua, memakai

Keuangan (Kemenkeu) yakni pola
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena di ruang rapat Badan Legislatif (Baleg) di Kompleks sistem yang dilakukan Kementerian
Parlemen, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).
penganggaran berbasis kinerja.
“Setelah kemarin dibahas oleh
semua fraksi dan juga pemerintah,
omisi IX DPR RI menerima memudahkan penerapan UU akhirnya usulan pemerintah yang
audiensi dari perwakilan Kesehatan di masyarakat. Sebab, lebih banyak disetujui oleh berbagai
23 organisasi lintas profesi saat ini masih terjadi tumpang tindih fraksi,” kata Melki
di bidang kesehatan. peraturan yang kerap menyulitkan Dengan disetujuinya usulan
K Perwakilan 23 organisasi masyarakat dalam memperoleh pemerintah yakni menggunakan pola
itu menyampaikan apresiasinya atas pelayanan kesehatan. penganggaran berbasis kinerja, maka
telah disahkannya Undang-Undang Lewat Omnibus Law, UU akan program kesehatan nasional
Kesehatan. Perwakilan organisasi kesehatan hadir untuk menjawab maupun daerah akan dibahas dalam
diterima Wakil Ketua Komisi IX DPR berbagai permasalahan di bidang rencana induk bidang kesehatan
RI Emanuel Melkiades Laka Lena di kesehatan. Mulai dari pelayanan atau RIBK yang diatur dalam UU
ruang rapat Badan Legislatif (Baleg) Kesehatan yang masih didominasi Kesehatan.
di Kompleks Parlemen, DPR, Senayan, pendekatan kuratif, ketersediaan dan Sebelumnya, Ketua Forum
Jakarta, Rabu (12/7). distribusi Sumber Daya Kesehatan Dokter Susah Praktik (FDSP) Yenni
Melki, biasa ia disapa, (SDM), kesiapan menghadapi krisis Tan menilai pengesahan UU
menjelaskan audiensi dilakukan untuk kesehatan, aspek kemandirian Kesehatan adalah kemenangan
mendengarkan pendapat seluruh farmasi dan alat kesehatan, aspek bagi para tenaga kerja kesehatan
organisasi kesehatan mendukung UU pembiayaan dan pemanfaatan di Indonesia. “UU ini berbeda
Kesehatan. Dirinya pun memastikan teknologi Kesehatan. dibandingkan dengan UU Scan QR
untuk berita
pihaknya akan mengawal peraturan Selain itu, lanjut Melki, UU sebelumnya yang menguntungkan selengkapnya
turunan UU Kesehatan di lapangan. Kesehatan juga mengamanatkan agar ormas tertentu, tetapi merugikan
Menurut Melki, penggunaan kesejahteraan tenaga kesehatan dan banyak pihak dan rakyat,” katanya.
metode Omnibus Law dipilih untuk medis ditingkatkan. ann/aha

16 Nomor 1255/III/VII/2023 • Juli 2023