Page 13 - BULETIN 1264

KOMISI VI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Media Sosial Jadi Marketplace,

Komisi VI: Perlu Regulasi yang

Jelas

akil Ketua
(Permendag) No. 50 Tahun 2020
Komisi VI DPR media sosial. Ia menekankan Peraturan Menteri Perdagangan
pemerintah harus cepat
RI Mohamad merespon segala perkembangan tentang ketentuan perizinan
Hekal menilai teknologi agar dapat bermanfaat usaha periklanan, pembinaan dan
W adanya bagi masyarakat. pengawasan pelaku usaha dalam
fenomena sosial media yang "Sementara kalau tiap-tiap perdagangan melalui sistem
berubah menjadi e-commerce ada kegiatan baru ya memang elektronik. Hal tersebut sebagai
perlu dibuat regulasi. Sebab, harus kitanya yang cepat bekerja. respon dari keluhan pelaku usaha
adanya social-commerce saat ini Supaya bisa menyiasati-lah yang tidak mampu bersaing
dikhawatirkan akan berdampak perkembangan developer. dengan serbuan barang murah
negatif pada UMKM yang ada, jika Kita ini kan juga enggak dari luar negeri melalui platform
tidak segera diatur. mau membatasi inovasi dan social-commerce. bia/aha
"Nah apakah ini secara seterusnya, tapi kalau inovasi
perizinannya udah ada? Makanya yang disruptif dan memang kan
saya bilang tadi dari segi peraturan harus disetel alurnya lah atau di
yang begini kita harus regulasi setel temponya. Supaya enggak
cepat dan inovasi ataupun banyak makan korban. Tugas
perubahan dari pada regulasinya kita kan mengawasi itu bahwa
enggak boleh lambat," ujarnya perubahan teknologi akan terus
di Gedung Nusantara I, Senayan, terjadi kita enggak bisa hadang
Jakarta, Rabu (20/9). dan itu akan terus membuka
Untuk itu, Politisi Fraksi Gerindra peluang buat generasi muda kita
ini mendukung langkah pemerintah berinovasi," jelasnya.
yang akan membuat regulasi Diketahui, saat ini pemerintah
terkait perdagangan digital dalam berencana melakukan revisi

NAH APAKAH INI Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Mohamad Hekal.
SECARA PERIZINANNYA
UDAH ADA? MAKANYA
SAYA BILANG TADI
DARI SEGI PERATURAN
YANG BEGINI KITA
HARUS REGULASI
CEPAT DAN INOVASI
Scan QR
untuk berita ATAUPUN PERUBAHAN
selengkapnya
DARI PADA
REGULASINYA ENGGAK FOTO:OJI/PDT
BOLEH LAMBAT.

Nomor 1264/III/IX/2023 • September 2023 13