Page 8 - BULETIN 1264

BULETIN Parlementaria

Riyanta Soroti Isu Pelayanan
KOMISI II • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Publik dan Pertanahan

Kabupaten Bogor

nggota Komisi II
(Dapil) Jawa Tengah III tersebut.
DPR RI Riyanta legislator dari Daerah Pemilihan Pertanahan Nasional (ATR/
BPN) dapat mempertimbangkan
menilai upaya Ia menuturkan bahwa jumlah adanya penambahan personel
pelayanan publik personel Badan Pertanahan pada BPN Kabupaten Bogor.
A yang dilakukan Nasional (BPN) di Kabupaten "Praktis pelayanan tidak
oleh Kabupaten Bogor masih Bogor tidak sesuai dengan bisa maksimal. Untuk itu saya
perlu ditingkatkan. Hal tersebut ia standar dan kebutuhan sesuai mengharap kepada menteri
sampaikan usai Kunjungan Kerja jumlah masyarakat di Kabupaten bpn atr untuk bisa menambah
Spesifik (Kunspik) Komisi II DPR Bogor. personil ke bpn kabupaten bogor
RI dalam rangka pengawasan "Tadi disampaikan oleh agar pelayanan masyarakat
terhadap pelayanan publik ke perwakilan BPN kabupaten bisa seperti yang diharapkan"
Kabupaten Bogor. bogor ternyata BPN bogor masuk pungkasnya. rr/rdn
"Ada beberapa hal yang kriteria grade a yang mestinya
sudah cukup baik, tetapi juga ada jumlah karyawannya harusnya
hal-hal yang perlu ditingkatkan 150 tapi disiitu hanya ada 70
kinerja pelayanan publik sesuai sedangkan jumlah masyarakat
yang diinginkan undang- yang harus dilayani sebanyak 5
undang,” ujar Riyanta kepada juta jiwa lebih,” tambahnya
Parlementaria di Kantor Bupati Berdasarkan data Badan
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Pusat Statistik (BPS) jumlah
Kamis (21/9). penduduk Kabupaten Bogor
Politisi Fraksi Partai hingga akhir 2022 yaitu 5,4 juta
PDI-Perjuangan tersebut jiwa. Menurutnya dengan tidak
mengungkapkan sejumlah berimbangnya jumlah anggota
hal yang menjadi perhatian BPN Kabupaten Bogor dengan
pihaknya terkait Pelayanan Publik jumlah masyarakat, hal tersebut
Kabupaten Bogor diantaranya akhirnya berimbas terhadap
kurangnya kedisiplinan pegawai pelayanan publik bidang
pemerintahan. pertanahan yang tidak maksimal
"Berkaitan dengan keluhan di wilayah tersebut.
beberapa warga masyarakat Untuk itu, Riyanta
yang sampai kepada kami, bahwa mengatakan pihaknya
di beberapa pemerintahan desa berharap Pemerintah Pusat
maupun kelurahan itu pejabatnya melalui Kementerian
masih ada yang datang tidak Agraria dan Tata
sesuai jam kerja, ada yang jam Ruang/Badan
10 baru masuk ada yang jam 11
baru masuk, sehingga pelayanan
masyarakat jadi terhambat,” Scan QR
untuk berita
ungkapnya. FOTO: RR/PDT selengkapnya
Selain itu, pelayanan bidang
pertanahan juga menjadi sorotan
Anggota Komisi II DPR RI Riyanta saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi II DPR RI dalam rangka
pengawasan terhadap pelayanan publik di Kantor Bupati Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/10/2023).

8 Nomor 1264/III/IX/2023 • September 2023