Page 7 - BULETIN 1264
P. 7

KOMISI I  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Darizal Harap RUU Kelautan

               memuat Aturan Coast Guard


               dan Diakui di Internasional






                                                  Ia menilai penyebab sengketa
                          nggota Komisi I
                          DPR RI Darizal Basir   illegal fishing yang terjadi dengan   oleh hukum internasional dengan
                                                                               negara lain. Apalagi, dengan
                          berharap Rancangan   Vietnam diakibatkan dari belum   adanya sengketa dengan China dan
                          Undang-Undang        adanya kesepakatan Zona Ekonomi   pembangunan Pangkalan Militer di
               A Kelautan Indonesia            Eksklusif (ZEE) antara Indonesia   wilayah Indonesia.
               dapat memuat aturan terkait     dengan Vietnam. Kemudian pada      “Ada satu prinsip yang kita
               Coast Guard dan diakui di tingkat   tahun 2022 lalu Indonesia akhirnya   dengar tadi. (Bahwa) laut itu tidak
               internasional. Terlebih, ia menilai laut   menyepakati isu batas ZEE dengan   ada pemiliknya. Jadi bagi mereka
               ini merupakan daerah lalu lintas juga   Vietnam.                pemilik laut adalah pemilik kapal.
               yang menghubungkan beberapa        Tak hanya Illegal Fishing, dirinya   Ini prinsip orang lautnya. Nah
               negara, baik dalam hubungan     juga menyoroti terkait permasalahan   sejauh mana prinsip ini diakui oleh
               dagang maupun dalam hubungan    kelautan Indonesia lainnya. legislator   hukum internasional dengan negara
               yang lain.                      asal daerah pemilihan Sumatera   lain?” tanya Legislator Fraksi partai
                  “Apa landasan hukumnya       Barat I ini menyebut kedaulatan   Demokrat ini.  laz,hal/rdn
               (wilayah laut) dan yang kedua   negara kerap kali dilanggar oleh
               apakah selama ini ada hak-hak   negara lain. Maka dari itu dirinya
               internasional, baik di wilayah ZEE   mempertanyakan sejauh mana
               kita maupun di wilayah teritorial   prinsip orang kelautan diakui
               yang kadang-kadang mungkin kita
               kurang tahu ya apa yang menjadi
               hak internasional,” ucap Darizal
               Basir pada Rapat Dengar Pendapat
               dengan beberapa pakar seperti
               CEO IOJI (Indonesia Ocean Justice
               Initiative), Director of Paramadina
               Graduate School of Diplomacy dan
               Pemerhati Kemaritiman, di Gedung
               Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta,
               Senin (18/9).
                  Sebelumnya, ia mempertanyakan
               kelanjutan dari beberapa
               masalah kelautan yang dialami
               Indonesia. Salah satunya yakni
               Illegal Fishing yang sebelumnya
               bersengketa dengan Vietnam.
               “Nah pertanyaannya apakah ada
               penurunan angka illegal fishing
               secara signifikan setelah kita lakukan
       Scan QR   batas ZEE kita dengan Vietnam.
       untuk berita
       selengkapnya
               Sebaliknya apakah ada peningkatan   FOTO: RSB/PDT
               hasil produksi tangkap nelayan kita
               di wilayah yang selama ini telah   Anggota Komisi I DPR RI Darizal Basir pada Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa pakar di Gedung
               menjadi sengketa?” ungkapnya.   Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/23).


                                                                                Nomor 1264/III/IX/2023  • September 2023  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12