Page 4 - BULETIN 1264
P. 4
BULETIN Parlementaria
Gus Imin Apresiasi Komitmen
KORKERSA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TNI Jaga Netralitas Pemilu 2024
akil Ketua DPR RI
bidang Korkesra
Abdul Muhaimin
Iskandar
W mengapresiasi
komitmen netralitas TNI dalam
Pemilu 2024, sebagaimana
disampaikan Kababinkum TNI
Laksamana Muda Kresno Buntoro.
Menurut politisi yang akrab disapa
Gus Imin itu, komitmen netralitas
TNI ini dapat memberi dampak
baik terhadap pelaksanaan
Pemilu, terutama terkait dengan
pengamanan, sekaligus semakin
menjernihkan iklim demokrasi.
"Ya tentu saya mengapresiasi
komitmen TNI untuk netral di Pemilu
nanti. Saya rasa ini sangat sesuai
dengan nilai demokrasi kita, dan
dampaknya juga akan sangat baik FOTO: DOK/PDT
untuk suksesnya Pemilu," kata Gus
Imin di Jakarta, Rabu (20/9). Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) ini juga mendorong TNI
untuk lebih mengintensifkan program
edukasi dan pelatihan terkait
netralitasnya dalam Pemilu. Ia pun oleh atasan langsung. Menurutnya, menempel dokumen, atribut, benda
berharap agar komitmen netralitas hal tersebut dapat membantu lain yang menggambarkan identitas
tersebut dapat diterapkan di setiap mendeteksi dan mencegah aktivitas peserta pemilu atau pilkada di
jenjang jabatan pada setiap matra. politik yang melanggar aturan, instansi dan peralatan milik TNI.
"Saya harap bukan cuma di termasuk kewajiban pemberian Para prajurit itu pun dilarang,
jajaran petinggi TNI saja yang netral, sanksi tegas bagi pihak yang secara perorangan/satuan/fasilitas
tapi juga seluruh prajurit di semua melakukan pelanggaran. menyambut dan mengantar peserta
matra. Nah, di sini penting melakukan Berikut 11 poin larangan sekaligus kontestan; diikuti, menjadi anggota
edukasi berkelanjutan yang fokus komitmen netralitas prajurit TNI yang KPU, Panwaslu, panitia pemilih,
pada pemahaman dan komitmen harus dipedomani jelang Pemilu panitia pendaftaran pemilih, peserta
terhadap netralitas TNI," urainya 2024. Beberapa diantaranya larangan dan/atau juru kampanye; juga,
dalam keterangan tertulis kepada memberi komentar, penilaian, terlibat dan ikut campur dalam
Parlementaria. mendiskusikan, pengarahan apa menentukan penetapan peserta
Di sisi lain, Anggota Komisi I pun berkaitan dengan kontestan Pemilu baik perorangan atau
DPR RI ini juga mendorong TNI pemilu dan pilkada kepada keluarga kelompok partai; larangan lainnya, Scan QR
untuk berita
menjalankan pengawasan internal atau masyarakat; Lalu, secara memobilisasi organisasi sosial, agama selengkapnya
yang ketat melalui mekanisme perorangan/fasilitas berada di arena dan ekonomi untuk kepentingan
seperti inspeksi rutin, pelaporan tempat penyelenggaraan pemilu parpol atau calon tertentu.
pelanggaran, dan pengawasan dan pilkada; Serta, menyimpan dan uc/rdn
4 Nomor 1264/III/IX/2023 • September 2023
