Page 13 - BULETIN 1265

KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pertamina Diminta Lengkapi

Payung Hukum BBM Bersubsidi

23 hari dan dikategorikan aman
nggota Komisi VII
tegasnya kepada Parlementaria di
sela kunjungan kerja spesifik Komisi
DPR RI Mukhtarudin
untuk pasokan Avtur tersebut.
meminta PT
ketersedian BBM khususnya BBM
Pertamina Patra
Bandara Ngurah Rai di Bali
A Niaga melengkapi VII. Seperti yang diketahui bahwa Sebab itu, Mukhtarudin berupaya
bersubsidi juga merupakan hal yang
payung hukum yang kuat, dimana merupakan salah satu bandara sangat penting untuk kebutuhan
hari ini regulasi tentang pengaturan terbesar dan tersibuk di Indonesia, ekonomi masyarakat. Pengawasan
BBM bersubsidi ini masih belum dengan kebutuhan Avtur rata-rata distribusi BBM tepat sasaran juga
selesai di internal Pemerintah. 2.500 mililiter/hari. Hal tersebut perlu ditingkatkan demi menjamin
Agenda ini dilaksanakan guna mendorong Pertamina untuk penyaluran kepada masyarakat.
memperoleh perspektif korporasi menjamin pasokan Avtur dari TBBM "Dengan baiknya jika ada dasar
mengenai dampak subsidi yang terus Manggis dan Depot Pengisian hukum yang kuat terkait dengan
meningkat akibat dari pada kurang Pesawat Udara (DPPU) Ngurah Rai, masalah penyalahgunaan di daerah
tepatnya penyaluran dari BBM. dengan memperkuat pola pasokan, lain, ya ini yang harus jadi waspada
Menjalankan fungsi pengawasan digitalisasi DPPU serta menambah atau pemerintah terutama BPH
untuk mitra Komisi VII DPR RI di kapasitas penyimpanan Avtur di Migas sebagai yang ditugaskan
antaranya Dirjen Migas Kementerian TBBM Manggis hingga menjadi untuk mengawasi hilirnya dengan
ESDM RI, Kepala BPH Migas 35.000-40.000 KL. mengawasi secara ketat,” tandas
dan Pertamina Patra Niaga, Tim Dengan kapasitas tersebut Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII diharapkan coverage days mencapai upi/aha
ingin memastikan distribusi LPG 3 Kg
dan BBM untuk Aviasi penerbangan
yang sangat krusial bagi kebutuhan
pariwisata di Provinsi Bali, Kamis
(21/9).
“Penyaluran yang lebih tepat
sasaran dalam langkah-langkah ini
kan merupakan sebuah ikhtiar yang
dilakukan dan kita apresiasi dan kita
dukung, meskipun payung hukumnya
belum kuat, harusnya Perpresnya
harus segera selesai sehingga
Pertamina punya dasar yang kuat
dalam rangka melakukan penertiban,”

DENGAN BAIKNYA
JIKA ADA DASAR
HUKUM YANG
Scan QR
untuk berita KUAT TERKAIT
selengkapnya FOTO:ULF/PDT
DENGAN MASALAH
PENYALAHGUNAAN DI
DAERAH LAIN, Anggota Komisi VII DPR, Mukhtarudin saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII di Provinsi Bali, Kamis
(21/9/2023).

Nomor 1265/IV/IX/2023 • September 2023 13