Page 16 - BULETIN 1265
P. 16

BULETIN            Parlementaria


            Kehadiran Negara bagi WNI
    KOMISI IX  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Korban TPPO Dipertanyakan









                                                                               Karena itu, Politisi Fraksi Partai
                                            Sulawesi Utara. Nah hal seperti itu,
                      etua Komisi IX DPR
                      RI Felly Estelita
                                                                            NasDem ini  mendorong adanya
                                            masa terkesan dibiarkan begitu bu.
                      Runtuwene
                                            apa langkah pemerintah?" ucap
                                                                            maupun dan lembaga dalam
                      mempertanyakan
                                            Politisi Dapil Sulawesi Utara ini.
                                                                            melakukan pencegahan dan
           K kehadiran negara               Sebab, lagi-lagi ada korban. Seperti   kolaborasi antara kementerian
            dalam memberikan pelindungan       Lebih lanjut, Felly menilai   pemberantasan Tindak Pidana
            bagi Pekerja Migran Non         banyak WNI yang menjadi         Perdagangan Orang (TPPO). Dirinya
            Prosedural yang kerap kali menjadi   korban TPPO, sebab kurangnya   juga berharap ada keseriusan
            korban kasus Tindak Pidana      sosialiasi serta edukasi terkait   pemerintah untuk memberantas
            Perdagangan Orang (TPPO). Hal   tata cara bekerja di luar negeri. Ia   mafia perdagangan orang.
            itu disampaikannya dalam Rapat   mengatakan, awalnya para korban    ann,arn/aha
            Kerja Komisi IX DPR RI dengan   diimingi pekerjaan dengan gaji
            Menteri Ketenagakerjaan Ida     tinggi. Namun, setibanya di negara
            Fauziyah di Gedung DPR RI,      tujuan, mereka justru dipekerjakan
            Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).  sebagai online scammer. Para
               Felly menyampaikan, tak      korban kemudian meminta untuk
            sedikit temuan kasus warga      kembali ke tanah air. Namun
            Sulawesi Utara ditemukan        perusahaan yang merekrut mereka
            tak bernyawa dan diduga         tidak memberikan izin.
            menjadi korban TPPO. Karena        "Jadi seperti apa ini penanganan
            itu, ia meminta pemerintah      untuk mereka? Mereka juga
            meningkatkan kewaspadaan        mengadu nasib sebab boleh
            dan pencegahan agar WNI tidak   dibilang di negara sendiri mereka
            menjadi korban TPPO.            tidak mendapatkan tempat.
               "Untuk pekerja (migran) yang   Kemudian, ada penawaran dari
            tidak resmi, yang pulang dalam   agen-agen yang tidak resmi,
            keadaan mayat banyak itu bu di   akhirnya mereka berangkat, tetapi
                                            pulang-pulang bu tidak bernyawa,"
                                            ujar Felly.



            JADI SEPERTI APA INI
            PENANGANAN UNTUK
            MEREKA? MEREKA JUGA
            MENGADU NASIB SEBAB
            BOLEH DIBILANG DI
            NEGARA SENDIRI MEREKA
            TIDAK MENDAPATKAN
            TEMPAT. KEMUDIAN, ADA
            PENAWARAN DARI AGEN-                                                                           Scan QR
                                                                                                           untuk berita
                                                                                                           selengkapnya
            AGEN YANG TIDAK RESMI,           FOTO:MCN/PDT
            AKHIRNYA MEREKA
            BERANGKAT.                      Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri
                                            Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

            16  Nomor 1265/IV/IX/2023  • September 2023
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21