Page 2 - BULETIN 1265
P. 2

BULETIN            Parlementaria


            DPR Perkaya Masukan untuk
    BERITA COVER • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  RUU Kepariwisataan









                      omisi X DPR RI
                      melakukan kunjungan
                      kerja dengan
                      menyambangi Bali
           K untuk menerima
            masukan dalam penyusunan
            Rancangan Undang-Undang
            (RUU) Kepariwisataan yang kini
            tengah dibahas di parlemen.
            Rancangan beleid ini perlu banyak
            mendapatkan masukan baik dari
            definisi kepariwisataan, baik SDM dan
            Pariwisata Digital.
               Wakil Ketua Komisi X DPR RI
            Abdul Fikri Faqih mengungkapkan
            perlunya aturan yang jelas untuk
            sektor wisata agar tidak ada lagi
            privatasi oleh pihak investor sehingga
            kepentingan masyarakat tidak
            terganggu. "Banyak lokasi wisata
            di Bali ini sudah diprivatisasi oleh   FOTO:PRIMA/AGUNG
            investor, seperti contohnya beberapa
            pantai di Bali masyarakat umum
                                            Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten
            sudah sulit untuk mengaksesnya, ini   Klungkung, Bali (27/9/2023).
            harus di atur secara jelas dan rinci di
            RUU Kepariwisataan," ungkap Abdul
            Fikri Faqih saat memimpin kunjungan
            kerja spesifik Komisi X DPR RI ke   menempatkan Indonesia sebagai The   pemerintah dan stakeholder di
            Kabupaten Klungkung, Bali (27/9).  Most Beautiful Places in the world.  Bali,” ujar Politisi Fraksi Partai
               Lebih lanjut legislator dapil   Karena itulah, tegasnya, dari   Demokrat ini.
            Jateng IX ini mengungkapkan, salah   awal Komisi X menekankan adanya   Hal senada turut
            satu cara yang bisa dilakukan untuk   koordinasi antara Pentahelix dalam   disampaikan Anggota Komisi
            mengatasi permasalahan ini adalah   pengembangan pariwisata. Mulai dari   X DPR RI Sodik Mudjahid,
            dalam proses pengurusan sertifikat   unsur pemerintah, media, akademisi,   dimana saat pandemi Covid-19,
            hak milik (SHM) sebagian meter   pebisnis/praktisi, hingga komunitas.   Indonesia kehilangan banyak
            pantai wisata harus tetap milik umum.  Bali sudah memiliki semua keunikan   devisa dari pariwisata khususnya
               Sementara itu Wakil Ketua    tersebut sehingga siap sedia untuk   Bali. “Oleh karenanya, setelah
            Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan   melakukan perubahan dalam sektor   pandemi Covid-19 ini, tantangan
            Effendi mengatakan program      pariwisata.                     yang perlu dihadapi mengenai
            wisata Destinasi Super Prioritas   “Bali sudah mengarah kepada   kualitas dari wisatawan,
            (DSP) dari pemerintah dinilai tidak   quality tourism yang benar-benar   dan untuk menghasilkan
            terlalu signifikan karena banyak   menyasar kepada masyarakat yang   wisatawan yang berkualitas   Scan QR
                                                                                                           untuk berita
            hal yang belum disesuaikan. Mulai   memiliki spending besar dan tidak   perlu dilakukan penyesuaian   selengkapnya
            dari sumber daya manusia, atraksi,   memberikan ekses di kemudian hari.   pengaturan kepariwisataan
            hingga keberlanjutannya. Karena   Karena itu Panja RUU Pariwisata ini   melalui amandemen peraturan,”
            itu, jelasnya, majalah Forbes pernah   ingin mendalami apa yang dilakukan   sebutnya.   pdt,rdn,we/aha


            2   Nomor 1265/IV/IX/2023  • September 2023
   1   2   3   4   5   6   7