Page 4 - BULETIN 1265
P. 4
BULETIN Parlementaria
Gobel: Pembangunan KCJB Sudah
KORINBANG • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Selesai, Harusnya Tanggung
Jawab Badan Usaha, Bukan APBN
akil Ketua DPR
RI Koordinator
Bidang
Industri dan
W Pembangunan
(Korinbang) Rachmat Gobel
menegaskan proyek pembangunan
Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)
sudah selesai. Sehingga, seharusnya
menjadi tanggung jawab badan
usaha, bukan beban APBN.
Gobel menekankan hal ini
menanggapi terbitnya Peraturan
Menteri Keuangan No.89/2023 yang
mengatur tentang penjaminan kereta
cepat. Permenkeu tersebut, menurut
Gobel, membuat APBN menjadi tak
adil bagi pemajuan kesejahteraan FOTO: AZK/PDT
umum, apalagi ada unsur investasi
asing. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel.
“APBN menjadi terikat secara
permanen dan selamanya terhadap
sebuah kegiatan badan usaha. Tentu
APBN menjadi tak adil. APBN itu (PMN) untuk KAI sebesar Rp7,5 triliun, dan kepatutan dalam konteks
untuk kemaslahatan umum. Ini bisa yaitu 2021 Rp4,3 triliun dan 2022 kemaslahatan publik yang luas.
membuat Presiden Jokowi yang Rp3,2 triliun. Dana PMN ke KAI itu Jadi tak perlu berlebihan. Mestinya
sudah memiliki banyak legacy luar sepenuhnya untuk kereta cepat,” kata biarkan itu bersifat B to B saja,” tegas
biasa dalam memimpin Indonesia, Gobel. Gobel.
tercederai dan menimbulkan Tapi kini, lanjut Gobel, Sebagaimana diketahui,
persepsi negatif,” ujar Gobel, Jakarta, pembangunan proyek kereta cepat pada 1 Oktober 2015, Pemerintah
Jumat (22/9). sudah selesai sehingga segala biaya mengumumkan bahwa China
Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai mestinya sepenuhnya berada dalam memenangi proyek pembangunan
NasDem tersebut mengatakan ketika tanggung jawab badan usaha. “Jangan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pemerintah melahirkan Peraturan bawa-bawa APBN lagi, apalagi secara China menang terhadap Jepang
Presiden (Perpres) No.93/2021, permanen,” tandas Gobel. Gobel karena empat hal. Pertama, tidak
masih bisa dimengerti karena untuk mengingatkan, apa yang ia sampaikan menggunakan dana APBN. Kedua,
mewujudkan dan menyelesaikan merupakan bentuk tanggung skema kerja sama business to
proyek kereta cepat yang sedang jawabnya sebagai wakil rakyat dan business. Ketiga, tidak meminta
dalam tahap pembangunan. sebagai warga negara. penjaminan dari pemerintah. Scan QR
untuk berita
“Walaupun itu menunjukkan “Bukan tidak setuju terhadap Keempat, biaya lebih murah, yaitu selengkapnya
ada sesuatu yang tak beres dalam kereta cepat. Dari awal saya sangat US$5,595 miliar dibandingkan usulan
perencanaan. Akibatnya, Pemerintah mendukung kereta cepat, tapi Jepang US$6,223 miliar.
melakukan penyertaan modal negara dukungannya dalam batas kewajaran pun/aha
4 Nomor 1265/IV/IX/2023 • September 2023
