Page 9 - BULETIN 1224
P. 9
KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dukung Larangan karena adanya kesalahan pelanggar
lalu lintas, tetapi karena praktek
tersebut telah merusak mental dan
Tilang Manual,
moral baik masyarakat maupun
publik. Ini membuat persepsi koruptif
pada Polri kita makin menjadi sulit
Arsul Sani: Bentuk
dihilangkan,” kata Arsul, Jumat
(28/10).
Arsul berharap penindakan
Reformasi Kultural
terhadap pengendara yang
tilang manual digantikan dengan
Polri melanggar aturan akan lebih adil jika
tilang elektronik. “Nah dengan
mengganti menjadi tilang elektronik
pada area-area di mana telah
dipasang kamera lalu lintas, maka
penindakan terhadap pelanggaran
nggota Komisi III Kepolisian Republik Indonesia (Polri). lalin juga akan lebih adil karena tidak
DPR RI Arsul Sani Arsul mengatakan praktek tilang bisa dimainkan baik oleh Polantas
mendukung kebijakan yang berujung pungli dapat merusak maupun pelanggarnya,” ujarnya.
Kapolri Jenderal mental dan moral masyarakat, serta Meski demikian, Arsul juga
A Listyo Sigit Prabowo akan membuat persepsi korupsi di berharap agar Kapolri menyoroti
yang melarang tilang manual dan institusi Polri sulit dihilangkan. kebijakan pengurusan Surat Izin
menilai kebijakan tersebut sebagai “Larangan Kapolri untuk Polantas Mengemudi (SIM). Menurutnya,
bentuk reformasi kultural di tubuh tidak lagi memberikan tilang manual
merupakan salah satu bentuk
reformasi kultural di tubuh Polri.
Selama ini soal tilang ini bukan saja
sekedar praktek ‘pungli’, dikenal
sebagai ‘denda damai’ yang terjadi LARANGAN KAPOLRI
UNTUK POLANTAS
TIDAK LAGI
MEMBERIKAN TILANG
MANUAL MERUPAKAN
Anggota Komisi III DPR RI SALAH SATU BENTUK
Arsul Sani.
REFORMASI KULTURAL
DI TUBUH POLRI.
pungli selama ini juga dilakukan
secara tidak langsung, seperti via
jasa sekolah mengemudi atau biro
jasa lainnya.
Lebih lanjut, Arsul mengatakan
Kapolri perlu menangani persoalan-
persoalan seperti itu. Dia menilai
Kapolri juga bisa mengundang
para ahli untuk membahas
persoalan tersebut. “Ini yang masih
banyak dikeluhkan kepada kami Scan QR
di Komisi III DPR RI. Kapolri perlu untuk berita
selengkapnya
FOTO: JKA/PDT menangani soal ini jika perlu dengan
mengundang para ahli terkait diluar
Polri,” tutupnya. l we/aha
Nomor 1223/II/XI/2022 • November 2022 9
