Page 21 - BULETIN 1252

KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ada Potensi Penghematan APBN

Jika Pengadaan Barang dan Jasa

Dilakukan Sesuai Regulasi

nggota Komisi XI
Sebelumnya, Hendar
DPR RI Bertu Merlas menyampaikan pagu indikatif
menilai ada potensi tahun 2024 dari LKPP sebesar
penghematan BILA MANA PROSES Rp193.467.598.000 yang dibagi untuk
A APBN apabila PENGADAAN peruntukan Dukungan Manajemen
proses pengadaan barang dan BARANG DAN JASA dan Pengadaan Barang/Jasa
jasa pemerintah dilakukan sesuai Nasional. Melalui rapat tersebut, ia
dengan regulasi yang berlaku. Hal ini INI DILAKUKAN pun mengajukan tambahan anggaran
disampaikannya dalam Rapat Dengar SECARA BENAR, sebesar Rp32,56 miliar yang akan
Pendapat dengan Kepala Lembaga INSYAALLAH APBN digunakan untuk kegiatan kolaborasi
Kebijakan Pengadaan Barang/ KITA BISA HEMAT dan sosialisasi bersama stakeholder
Jasa Pemerintah ( LKPP) di Gedung BANYAK. dalam rangka mendukung
Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, peningkatan penggunaan PDN dan
Rabu (21/6). dapat menjalankan tugasnya dengan peran UMK-K serta percepatan
“Bila mana proses pengadaan menciptakan sistem yang baik dan penyerapan belanja melalui
barang dan jasa ini dilakukan diaplikasikan dengan berimbang serta e-Katalog dengan kurang lebih 50
secara benar, insyaallah APBN bebas korupsi. titik lokasi. uc/rdn
kita bisa hemat banyak. Saya tidak “Saya kira untuk anggaran
ngomong ini banyak permainan, (LKPP) kita enggak masalah pak,
tidak. Tapi, insyaallah kalau memang karena terlalu kecil untuk tanggung
ini proses pengadaan barang dan jawab seperti itu. Bagaimana bapak
jasa pemerintah ini dilakukan secara menciptakan pola? Menciptakan
benar. Benar menurut Bapak, sistem di mana pengadaan barang
benar menurut kita, saya yakin bisa dan jasa itu dilaksanakan secara baik
penghematan APBN yang luar biasa,” dan benar dalam konsep apapun.
ungkap Bertu. Fair ada di situ, zero korupsi ada di
Dalam rapat dengan agenda situ, baik dan benar maksud
pembahasan Rencana Kerja dan saya tuh seperti itu pak,”
Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja lanjut legislator Sumatera
Pemerintah (RKP) LKPP Tahun Selatan tersebut pada
2024 tersebut, secara gamblang ia Kepala LKPP, Hendrar
menyampaikan bahwa LKPP memiliki Prihadi.
tanggung jawab yang besar dengan
anggaran yang kecil. Padahal,
secara regulasi hampir semua
belanja barang dan jasa pemerintah
dilakukan melalui lembaga tersebut.
Politisi PKB ini pun mengatakan
Scan QR bahwa secara pribadi, dirinya FOTO: MUN/PDT
untuk berita
selengkapnya tidak akan mempermasalahkan
permintaan tambahan anggaran yang
diajukan LKPP pada rapat tersebut. Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Lembaga Kebijakan
Namun, ia menegaskan agar LKPP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Nomor 1252/IV/VI/2023 • Juni 2023 21