Page 16 - BULETIN 1252
P. 16

BULETIN            Parlementaria


            Terima Audiensi DPRD
    KOMISI IX  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Banyumas, Edy Wuryanto





            Jelaskan Posisi Organisasi



            Profesi dalam RUU Kesehatan






                        nggota Komisi IX                                    menyampaikan aspirasi dan tuntutan
                        DPR RI Edy Wuryanto                                 Organisasi Profesi (OP) tenaga
                        menjelaskan organisasi                              kesehatan Kabupaten Banyumas
                        profesi akan diatur                                 terkait dengan RUU tentang
            A ulang dalam RUU               ITU URUSAN                      Kesehatan (Omnibus Law) di Gedung
            Kesehatan. Menurutnya, hal ini untuk   OP, BAGAIMANA            Nusantara I, Jakarta, Senin, (26/6).
            membantu pelaksanaan pembinaan,   DIA BERJUANG                     ”Enam instrumen (Pemerintah,
            pengawasan, serta peningkatan mutu                              Konsil, Kolegium, Komite, Majelis
            dan kompetensi tenaga medis dan   DENGAN                        Disiplin, dan Organisasi Profesi) ini
            tenaga kesehatan yang lebih murah   STAKEHOLDER                 (kebijakannya) diatur ulang,  jangan
            dan efisien.                    DENGAN                          sampai tabrakan karena kalau
               Hal tersebut disampaikannya   PEMERINTAH JADI                benturan merugikan nakesnya
            pada Parlementaria, usai Komisi IX   KEBERADAAN OP              sendiri, berbelit-belit, tidak efisien,
            DPR RI menerima audiensi dengan   SESUAI DENGAN                 biayanya mahal, pendidikannya
            Pimpinan dan Anggota DPRD                                       mahal ini yang tidak diinginkan oleh
            Kabupaten Banyumas dalam rangka   FITRAHNYA.                    negara karena itu memang banyak
                                                                            wewenang organisasi profesi,”
                                                                            jelasnya.
                                                                               Disampaikan Politisi Fraksi PDI-
                                                                            Perjuangan ini, organisasi profesi
                                                                            tidak banyak diatur dalam undang-
                                                                            undang sehingga perlu juga diatur
                                                                            lebih jelas. Terlebih menurutnya,
                                                                            organisasi profesi haruslah bisa
                                                                            membina etika moral hingga bisa
                                                                            membantu anggotanya mencapai
                                                                            tingkat kompetensi tertentu dengan
                                                                            baik.
                                                                               ”Dia harus banyak mendampingi
                                                                            SDM kesehatan untuk mencapai
                                                                            tingkat kompetensi tertentu yang
                                                                            dipersyaratkan untuk memperoleh
                                                                            STR, juga welfare, (memperjuangkan)
                                                                            kesejahteraan anggotanya, jangan
                                                                            sampai tenaga kesehatan digaji
                                                                            FOTO:MUN/PDT  di bawah UMR. Itu urusan OP,   Scan QR
                                                                                                           untuk berita
                                                                            bagaimana dia berjuang dengan
                                                                                                           selengkapnya
                                                                            stakeholder dengan pemerintah
                                                                            jadi keberadaan OP sesuai dengan
            Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto saat menerima audiensi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD
            Kabupaten Banyumas di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin, (26/6/2023).  fitrahnya," tutupnya.  we,del/aha

            16  Nomor 1252/IV/VI/2023  • Juni 2023
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21