Page 14 - BULETIN 1252
P. 14
BULETIN Parlementaria
Soroti Bisnis BBM Ilegal, Komisi
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA VII Bakal Bentuk Tim Panja
omisi VII DPR RI
penyalahgunaan solar subsidi
melakukan kunjungan
tersebut menurut Eddy bisa saja
kerja spesifik ke PT
Pertamina Patra
Komisi VII akan membentuk Panja.
K Niaga Medan untuk terjadi di berbagai daerah. Untuk itu, TETAPI MEMANG
"Topik pembahasan ini akan kita
memperoleh informasi komprehensif dalami dalam bentuk Panja supaya KITA PERLU SEGERA
terkait kondisi terkini penanganan permasalahan yang ada di Sumatera MELAKSANAKAN FUNGSI
kasus penimbunan BBM illegal. Utara ini, yang juga berpeluang PENGAWASAN DAN
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI terjadi di tempat lain di seluruh PENEGAKKAN HUKUM
Eddy Soeparno menyampaikan Indonesia bisa tertangani dengan SUPAYA KEBOCORAN
adanya penyalahgunaan bahan baik dan mereduksi kebocoran dan YANG ADA DI LAPANGAN
bakar minyak subsidi jenis bio solar penyalahgunaan BBM itu secara
dan pertalite yang terjadi di tengah sangat signifikan," ungkap Eddy usai INI BISA KITA HENTIKAN.
masyarakat. Terungkap, beberapa pertemuan di Gedung Pertamina
bisnis bahan bakar minyak (BBM) MOR I Office, Medan, Sumatera
ilegal dilakukan dengan sejumlah Utara, Kamis (15/6). "Jika memang ada kebutuhan
modus. Salah satunya dengan Lebih lanjut, Politisi dari untuk penganggaran yang lebih besar
menampung solar subsidi F- PAN ini juga menyoroti lagi dalam rangka pelaksanaan fungsi
untuk dijual ke industri. pengawasan penyaluran pengawasan itu juga sepenuhnya
Salah satu kasus BBM yang dilakukan BPH akan kami dukung. Tetapi memang
penimbunan BBM Migas yang dirasakan kita perlu segera melaksanakan
Ilegal yakni yang terjadi belum efektif. Nantinya, fungsi pengawasan dan penegakkan
di Sumatera Utara Panja yang dibentuk juga hukum supaya kebocoran yang ada
menyebutkan bahwa akan memperkuat peran di lapangan ini bisa kita hentikan
gudang yang dijadikan BPH Migas. paling tidak bisa kita kurangi secara
tempat penimbunan bbm signifikan," kata Eddy.
ilegal jenis solar. Senada, Anggota Komisi VII DPR
Menurut Eddy, RI Hendrik Sitompul mendorong
maraknya adanya reformasi struktur BPH Migas
dugaan untuk memperkuat pengawasan
pengelolaan migas sehingga tepat
sasaran. "Kita mengharapkan BPH
Migas membuat pola baru dalam
pengawasan dan kita sangat
merekomendasikan apabila ada
penambahan anggaran BPH
Migas khusus untuk melakukan
pengawasan BBM yang bersubsidi,"
ungkap Politisi dari Fraksi Partai
Demokrat itu.
Lebih lanjut, Hendrik juga
FOTO:ANE/PDT meminta BPH Migas mengungkap Scan QR
untuk berita
perusahaan yang bermain maupun
selengkapnya
oknum yang terlibat dalam
penyalahgunaan BBM subsidi solar
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat memimpin pertemuan kunjungan kerja spesifik ke PT
Pertamina Patra Niaga Medan, Sumatera Utara, Kamis (15/6/2023). maupun pertalite. ann/aha
14 Nomor 1252/IV/VI/2023 • Juni 2023