Page 13 - BULETIN 1252
P. 13
KOMISI VII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Pengenaan PPN 11 Persen Pada
Produk Pengolahan Setengah
Jadi Tidak Adil
etua Komisi VII DPR
RI Sugeng Suprawoto sebesar 11 persen pada produk
pengolahan setengah jadi. Hal itu
menilai pengenaan PPN semata untuk mendorong industri
sebesar 11 persen pada MEMANG INI SANGAT- pengolahan lanjutan yang lebih
K produk pengolahan SANGAT DIKELUHKAN kompetitif.
setengah jadi (intermediat) dari nikel INDUSTRI DALAM NEGERI Dalam kesempatan itu, Komisi
menjadi stainless steel atau dari timah VII juga mendesak Ditjen Industri
menjadi ingot (batang logam) tidak YANG MAU MEMAKAI Logam, Mesin, Alat Transportasi
adil. PRODUK TURUNAN DARI dan Elektronika (ILMATE) dan
“Memang ini sangat-sangat NIKEL. Ditjen Ketahanan, Perwilayahan &
dikeluhkan industri dalam negeri Akses Industri Internasional (KPAII)
yang mau memakai produk turunan Kan tidak adil ini. Daya saing barang untuk melakukan industrialisasi di
dari nikel. Harus dipajaki 11 persen, dalam negeri jadi lebih mahal 11 setiap kawasan industri, dengan
sementara kalau ekspor malah persen,” ujar Sugeng dalam Rapat menumbuhkan industri turunan
tidak dikenakan Dengar Pendapat (RDP) Komisi produk nikel dan timah.
11 persen. VII DPR dengan Kementerian Selain itu Komisi VII DPR juga
Perindustrian (Kemenperin) dan meminta Kemenperin, khususnya
pengelola kawasan industri, di Ruang kedua Direktorat tersebut
Rapat Komisi VII, Senayan Jakarta, untuk membuat perencanaan
Selasa (20/6). pengembangan kawasan industri
Oleh Karena itu, Politisi Fraksi terintegrasi. Dalam point kesimpulan
Partai NasDem ini meminta rapat kali ini, Komisi VII juga meminta
Kemenperin untuk Kemenperin untuk memastikan
mengusulkan izin-izin kawasan industri bersih serta
peninjauan atas bebas sengketa lahan.
pengenaan "Komisi VII juga meminta
PPN Kemenperin mengembangkan
roadmap pengembangan kawasan
industri strategis yang berbasis
karakteristik unggulan lokal serta
mengembangkan roadmap hilirisasi,"
tambah Sugeng.
Sugeng juga menegaskan bahwa
Komisi yang dipimpinnya itu akan
mendorong Kemenperin untuk
memastikan pengelola kawasan
industri tidak hanya memfasilitasi
penyewa bermodal besar. Melainkan
FOTO: MRI/PDT
Scan QR juga pada pelaku IKM dan UMKM
untuk berita
selengkapnya dalam rangka mengembangkan
industri turunan dan rantai pasok
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suprawoto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan komoditas unggulan kawasan.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan pengelola kawasan industri, di Ruang Rapat Komisi VII, Senayan
Jakarta, Selasa (20/6/2023). ayu/aha
Nomor 1252/IV/VI/2023 • Juni 2023 13