Page 13 - BULETIN 1252
P. 13

KOMISI VII  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Pengenaan PPN 11 Persen Pada

               Produk Pengolahan Setengah


               Jadi Tidak Adil






                         etua Komisi VII DPR
                         RI Sugeng Suprawoto                                   sebesar 11 persen pada produk
                                                                               pengolahan setengah jadi. Hal itu
                         menilai pengenaan PPN                                 semata untuk mendorong industri
                         sebesar 11 persen pada   MEMANG INI SANGAT-           pengolahan lanjutan yang lebih
              K produk pengolahan              SANGAT DIKELUHKAN               kompetitif.
               setengah jadi (intermediat) dari nikel   INDUSTRI DALAM NEGERI     Dalam kesempatan itu, Komisi
               menjadi stainless steel atau dari timah                         VII juga mendesak Ditjen Industri
               menjadi ingot (batang logam) tidak   YANG MAU MEMAKAI           Logam, Mesin, Alat Transportasi
               adil.                           PRODUK TURUNAN DARI             dan Elektronika (ILMATE) dan
                  “Memang ini sangat-sangat    NIKEL.                          Ditjen Ketahanan, Perwilayahan &
               dikeluhkan industri dalam negeri                                Akses Industri Internasional (KPAII)
               yang mau memakai produk turunan   Kan tidak adil ini. Daya saing barang   untuk melakukan industrialisasi di
               dari nikel. Harus dipajaki 11 persen,   dalam negeri jadi lebih mahal 11   setiap kawasan industri, dengan
               sementara kalau ekspor malah    persen,” ujar Sugeng dalam Rapat   menumbuhkan industri turunan
               tidak dikenakan                 Dengar Pendapat (RDP) Komisi    produk nikel dan timah.
               11 persen.                      VII DPR dengan Kementerian         Selain itu Komisi VII DPR juga
                                               Perindustrian (Kemenperin) dan   meminta Kemenperin, khususnya
                                               pengelola kawasan industri, di Ruang   kedua Direktorat  tersebut
                                               Rapat Komisi VII, Senayan Jakarta,   untuk membuat perencanaan
                                               Selasa (20/6).                  pengembangan kawasan industri
                                                  Oleh Karena itu, Politisi Fraksi   terintegrasi. Dalam point kesimpulan
                                               Partai NasDem ini meminta       rapat kali ini, Komisi VII juga meminta
                                                          Kemenperin untuk     Kemenperin untuk memastikan
                                                           mengusulkan         izin-izin kawasan industri bersih serta
                                                              peninjauan atas   bebas sengketa lahan.
                                                                  pengenaan       "Komisi VII juga meminta
                                                                      PPN      Kemenperin mengembangkan
                                                                               roadmap pengembangan kawasan
                                                                               industri strategis yang berbasis
                                                                               karakteristik unggulan lokal serta
                                                                               mengembangkan roadmap hilirisasi,"
                                                                               tambah Sugeng.
                                                                                  Sugeng juga menegaskan bahwa
                                                                               Komisi yang dipimpinnya itu akan
                                                                               mendorong Kemenperin untuk
                                                                               memastikan pengelola kawasan
                                                                               industri tidak hanya memfasilitasi
                                                                               penyewa bermodal besar. Melainkan
                                                                              FOTO: MRI/PDT
        Scan QR                                                                juga pada pelaku IKM dan UMKM
        untuk berita
        selengkapnya                                                           dalam rangka mengembangkan
                                                                               industri turunan dan rantai pasok
               Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suprawoto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan   komoditas unggulan kawasan.
               Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan pengelola kawasan industri, di Ruang Rapat Komisi VII, Senayan
               Jakarta, Selasa (20/6/2023).                                        ayu/aha

                                                                                    Nomor 1252/IV/VI/2023  • Juni 2023  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18