Page 11 - BULETIN 1252

KOMISI V • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perbaikan Jalan Daerah Berkat
Peran Penting Komisi V Lahirkan

UU Jalan

erbaikan jalan
usai memimpin tim kunjungan kerja
daerah yang tengah Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri dilaksanakan sebagaimana mestinya
dan berkualitas,” sambung Tamanuri
berlangsung di Jalan spesifik Komisi V DPR RI ke Lampung menegaskan.
Simpang Randu-Seputih Tengah, Kamis (22/6). Lebih lanjut, Legislator Dapil
P Raman, Lampung “Nah sekarang tidak seperti itu, Lampung II ini kembali mengingatkan
Tengah, tidak lepas dari peran yang tidak mungkin lagi dapat di- agar pembangunan jalan daerah
penting Komisi V DPR RI yang handle oleh Pemerintah Kabupaten, di tingkat kabupaten bisa bertahan
merumuskan Undang-Undang (UU) Pemerintah Provinsi, ditekel oleh lama dengan kualitas dan daya tahan
Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan Pemerintah Pusat. Nah ini sekarang tinggi. Mengingat, diharapkan melalui
Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 dengan adanya Inpres Nomor 3 Inpres melahirkan manfaat jangka
tentang Jalan. Dimana kemudian itu se-Indonesia kebagian Rp32,7 panjang yang berkesinambungan.
disusul keluarnya Instruksi Presiden triliun. Alhamdulilah syukur, di “Sehingga jalan jalan yang tadinya
(Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Lampung sudah kebagian 800. Nah pada rusak segala macam walaupun
Percepatan Peningkatan Konektivitas oleh karena itu, kita manfaatkan tidak sesempurna yang kita harapkan,
Jalan Daerah yang telah dikeluarkan sepenuh-penuhnya sebaik-baiknya tapi sudah meningkat,” pungkas
oleh Presiden pada bulan Maret 2023 agar (perbaikan) 15 titik yang sudah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Sebagaimana diketahui, Inpres disampaikan oleh Presiden bisa pun/aha
Nomor 3 tahun 2023 tentang
Percepatan Peningkatan Konektivitas
Jalan Daerah yang telah dikeluarkan
oleh Presiden pada bulan Maret
2023 tersebut merupakan peraturan
turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2022
tentang Jalan Pasal 15 ayat (3) dan
Pasal 16 ayat (4) merupakan afirmasi
Pemerintah Pusat dalam mendukung
peningkatan pemantapan jalan
daerah, sekaligus untuk menjaga
terwujudnya pemerataan
pembangunan antar wilayah di
Indonesia.
“(Pembangunan jalan) ini tidak
terlepas dari lahirnya Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini.
Dari itu, lahirlah Inpres 3 Tahun 2023.
Nah dari inilah, ada hal-hal yang
terbuka untuk membantu Pemerintah
Daerah dalam rangka membangun
Scan QR yang seyogyanya selama ini ada
untuk berita FOTO: PUN/PDT
selengkapnya pembagian tugas yang jalan daerah
adalah Pemerintah Pusat, jalan
provinsi adalah Gubernur dan jalan
Anggota Komisi V DPR RI Tamanuri saat memimpin pertemuan tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke
kabupaten adalah Bupati,” ujar Lampung Tengah, Kamis (22/6/2023).

Nomor 1252/IV/VI/2023 • Juni 2023 11