Page 6 - BULETIN 1252

BULETIN Parlementaria

Dukung RUU Perlindungan
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Semua Orang dari Penghilangan

Paksa agar Diratifikasi

nggota Komisi I DPR
mendatang,” harapnya.
“Tetapi ini kan perlu
RI Teuku Riefky Jakarta, Senin (19/6). dibisa kita lakukan di tahun 2024
Harsya mengatakan, kesepakatan dengan negara Seperti yang diketahui 98
Komisi I DPR RI dalam hal ini pemerintah, jadi Negara telah menandatangani
A mendukung RUU memang tahapannya masih Konvensi Internasional untuk
Konvensi Internasional untuk panjang ada RDPU dan RDP, Perlindungan Semua Orang dari
Perlindungan Semua Orang baru setelahnya kami akan Rapat Penghilangan Paksa, dan ada 59
dari Penghilangan Paksa agar Kerja dengan pemerintah untuk Negara yang sudah meratifikasi.
diratifikasi. Ia menilai Rancangan mengambil keputusan. “Jadi tn/aha
Undang-Undang (RUU) sebetulnya secara prinsip tidak
tersebut perlu dibahas bersama ada alasan untuk tidak meratifikasi
pemerintah terlebih dulu. (mengesahkan) RUU ini,” terang
Hal ini disampaikannya saat Teuku Riefky.
Rapat Dengar Pendapat Umum Sementara itu, Anggota
(RDPU) Komisi I DPR bersama Komisi I DPR RI Al Muzzammil
sejumlah akademisi, pakar dan Yusuf menyampaikan harapannya
lembaga swadaya masyarakat agar Konvesi Internasional untuk
(LSM) di Gedung Parlemen, Perlindungan Semua Orang
dari Penghilangan Paksa bisa
diratifikasi pada tahun 2024.
“Secara umum saya kira
sebagai kemajuan dari langkah
pengakuan ratifikasi kita kepada
TETAPI INI konvensi HAM internasional,
KAN PERLU sudah delapan kita akui ini
KESEPAKATAN yang ke-9. Sepatunya ini
DENGAN NEGARA
DALAM HAL INI
PEMERINTAH,
JADI MEMANG
TAHAPANNYA
MASIH PANJANG
ADA RDPU DAN
RDP, BARU
SETELAHNYA
KAMI AKAN RAPAT
KERJA DENGAN FOTO:MRI/PDT Scan QR
untuk berita
PEMERINTAH selengkapnya
UNTUK MENGAMBIL Anggota Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I
KEPUTUSAN. DPR bersama sejumlah akademisi, pakar dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Gedung Parlemen, Jakarta,
Senin (19/6/2023).

6 Nomor 1252/IV/VI/2023 • Juni 2023