Page 15 - BULETIN 1252

KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi VIII Minta Verifikasi Data

Penerima BansosTetap Diawasi

bantuan sosial sangat baik dan perlu
untuk dilaksanakan dengan sebaik
mungkin.
"Kalau kalau kita melihat tadi
ada ada memang pemerintah DIY
ini mempunyai juga bantuan yang
khusus ya Karena tidak semua juga
bisa ditahan oleh pemerintah pusat
tadi ya perbandingan antara Angka
kemiskinan lebih tinggi daripada
bantuan PKH dan sisanya itu adalah
juga tanggung jawab daripada
pemerintah DIY dengan pemerintah
Kabupaten maupun kota," tambah
Koheri.
Walaupun program tersebut
patut mendapat apresiasi, banyak
hal-hal yang perlu dilakukan agar
pendaftaran mandiri bansos ini tak
disalahgunakan. Hal itulah yang
digaris bawahi oleh Anggota Komisi
VIII DPR RI, My Esti Wijayati, ia
FOTO: SYN/PDT menilai verifikasi mendasar perlu
dilakukan disamping pengawasan
saat penyaluran bansos tersebut.
"Ada kecenderungan iki
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII ke Dinas sedulurku, iki sing tak utamakan
Sosial Provinsi DIY, Yogyakarta, Senin, (26/6/2023). itu kan yang ditakutkan. Ini bukan
bahasa saya ya. Ini bahasa ketika
saya turun ke rakyat. Tetapi
akil Ketua Komisi Begitu besar niat pemerintah daerah pendaftaran mandiri sejauh ini ada
VIII DPR RI untuk mengentaskan tentang verifikasi yang jelas. Tadi sudah
Moekhlas Sidik stunting. Namun masih ada berbagai menyaksikan kemungkinan ada level
menyampaikan hal yang harus diselesaikan secara dari bawah (RT/RW/Desa). Jadi nanti
W apresiasinya internal. Yang tadi kita tangkap juga ada sampai seperti itu. Saya
kepada Pemerintah Provinsi D.I. semuanya untuk sama sama secara kira itu nanti bisa menjadi hal yang
Yogyakarta (DIY) atas usahanya internal akan memperbaiki apa yang cukup bagus, asalkan semua punya
dalam menangani kemiskinan kurang. Tapi hal yang lain akan kita komitmen yang sama. Bahwa yang
ekstrim di DIY. Hal ini ia sampaikan bawa ke DPR RI nanti untuk kita saya lakukan ini adalah memang
usai memimpin Kunjungan Kerja bahas bersama," ungkap Moekhlas untuk pendataan sebenarnya
Spesifik Komisi VIII ke Dinas Sosial kepada Parlementaria. bagi mereka yang memang
Scan QR Provinsi DIY, Yogyakarta, Senin, Hal serupa juga disampaikan oleh membutuhkan program yang
untuk berita
selengkapnya (26/6). Anggota Komisi VIII DPR RI, I Komang bukan bantuan karena memang
"Kami datang kesini untuk Koheri, ia menilai salah satu program masuk dalam kategori tidak dengan
mendapatkan penjelasan secara rinci unggulan Dinsos DIY, yakni program verifikasi," tutup My Esti.
mengenai stunting dan kemiskinan. pendaftaran mandiri untuk penerima syn/aha

Nomor 1252/IV/VI/2023 • Juni 2023 15