Page 38 - Majalah 193 Januari

KUNKER

Apresiasi Mitra Kerja dalam

Pembebasan Lahan Sirkuit Mandalika

Jelang ajang MotoGP
Indonesia 2021,
pembangunan Sirkuit
Mandalika terus dikebut.
Salah satunya yaitu terkait
pembebasan lahan. Wakil
Ketua Komisi III DPR RI Adies
Kadir memberikan apresiasi
atas kecekatan mitra kerja di
Provinsi Nusa Tenggara Barat
(NTB) dalam menyelesaikan
pembebasan lahan terkait
pembangunan Sirkuit
Mandalika.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI di Mapolda NTB,
Mataram. Foto: Dipa/Man

al tersebut menjadi menganut prinsip penggalangan kabupaten/kota. Ia menilai KKN dapat
bukti keberhasilan dan pendekatan untuk penyelesaian merusak sendi-sendi kehidupan
antara Komisi III DPR sengketa lahan guna kelancaran bermasyarakat, berbangsa serta
RI dengan Polda NTB, pembangunan sirkuit untuk balap bernegara yang juga membahayakan
Hserta stakeholder lain, MotoGP ini. eksistensi Negara.
yang kemudian bisa dijadikan bahan Politisi Partai Golkar ini mengatakan “Kita melihat di Kalbar ini banyak
evaluasi kinerja ke depannya. bahwa tuntutan yang diberikan oleh yang lakukan KKN mulai dari
“Sudah hampir tahunan kepemilikan masyarakat sudah terselesaikan desa, kabupaten, kecamatan dan
lahan di lintasan MotoGP telah kami dengan baik, bahkan masyarakat dinas, bahkan polisi sudah lakukan
selesaikan dalam kurun waktu 3 dengan ikhlas menyampaikan penggeledahan terhadap Kabupaten
bulan. Hal ini bekerja sama dengan lahannya, “Namun terkait gelar Sambas dan kabupaten lain,” ungkap
mitra kerja kami di NTB. Perlu kami perkara dan lainnya, sengketa lahan Dimyati.
sampaikan juga mitra strategis Polri, jangan menggunakan hal-hal di luar Lebih lanjut, politisi Fraksi PKS
sekaligus apabila ada pelanggaran- koridor hukum,” tegas Adies. ini mempertanyakan langkah dan
pelanggaran akan dilakukan evaluasi,” upaya Kejati Kalbar dalam menangani
ucap Adies pada saat Kunjungan praktik KKN tersebut, sebab korupsi
Kerja Reses Komisi III DPR RI di TUNTASKAN PRAKTIK KKN DI akan berdampak negatif di bidang
Provinsi NTB baru-baru ini. KALBAR politik, ekonomi dan moneter. Ia
Keberhasilan pembebasan lahan Sementara itu, di Pontianak, juga menegaskan praktik KKN harus
ini dapat dirampungkan setelah Kalimantan Barat, Anggota Komisi III segera diselesaikan, karena sudah
bertahun-tahun mengalami kendala, DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah sangat mengkhawatirkan.
dan tanpa terjadi kegaduhan sama melihat praktik korupsi, kolusi dan Karena itu, Komisi III DPR RI
sekali. Karena itu, Komisi III DPR RI nepotisme (KKN) sudah menyebar menginginkan progres yang
beserta mitra kerja terkait diharapkan luas di Provinsi Kalimantan Barat meningkat dari Kejaksaan Tinggi
bisa merangkul masyarakat dengan mulai dari desa, kecamatan, hingga dalam menangani praktik KKN

38 PARLEMENTARIA EDISI 193 TH. 2021