Page 37 - Majalah 193 Januari

KUNKER

tetap mengikuti protokol kesehatan
Covid-19. Bahwa ada sedikit
kekurangan Secara teknis itu hal yang
wajar namun secara keseluruhan
berjalan lancar dan baik,” ujar Saan.
Sedangkan Seleksi PPPK yang
sudah dimulai sejak Februari 2020
lalu, pemerintah DIY juga masih terus
mendata pegawai-pegawai honorer
yang masuk kategori PPPK, untuk
disampaikan ke pemerintah pusat,
karena memang seluruh PPPK itu
akan diangkat oleh pemerintah pusat.
Badan Kepegawaian Daerah
DIY dalam pertemuan tersebut
mengatakan bahwa Seleksi CPNS
dan PPPK di tahun 2020 ini sudah
berlangsung sejak bulan februari lalu
dengan berbagai tahapan seleksi,
baik seleksi administrasi seleksi
kompetensi dasar (SKD) maupun
seleksi kompetensi bidang (SKB).
Adapun peserta yang mengikuti Anggota Komisi II DPR RI Djarot Syaiful Hidayat saat pertemuan tim kunspek Komisi II dengan Wakil Gubernur kaltim dan
Wali Kota Balikpapan di Kantor Wali Kota Balikpapan, Kaltim. Foto: Ray/Man
kurang lebih berjumlah 32.464
peserta, untuk ditempakan pada 6
instansi daerah di DIY. PARTISIPASI PEMILIH KALTIM merupakan hibah untuk pelayanan
Kepada Parlementaria, politisi MENINGKAT e-KTP di kabupaten/kota.
Fraksi Partai NasDem ini mengakui, Sementara itu di Provinsi Kalimantan “Saya apresiasi betul e-KTP di
jika sejauh ini pengangkatan PPPK itu Timur, Tim kunjungan kerja Komisi II Kaltim sampai saat ini perekamannya
masih diutamakan atau dikhususkan DPR RI yang dipimpin oleh anggota sudah mencapai 99,7 persen. Dan ini
untuk tenaga medis dan juga tenaga Komisi II DPR RI Djarot Syaiful Hidayat bisa menjadi contoh bagi Provinsi lain
pendidik saja. Namun tidak tertutup diterima langsung oleh Wakil Gubernur di Indonesia. Dan Pemerintah pusat
kemungkinan ke depan pihaknya Kaltim Hadi Mulyadi. melalui Kementerian Dalam Negeri
akan mendorong pemerintah untuk Pada kesempatan itu Komisi II DPR RI wajib menyediakan blangko e-KTP,”
melakukan pengangkatan PPPK di mendapat laporan bahwa pelaksanaan paparnya.
bidang atau profesi lainnya. Pilkada serentak di Provinsi tersebut tak Wakil Gubernur Kaltim, Hadi
“Selama ini kan yang ada untuk mencapai target nasional di angka 77,5 Mulyadi pada kesempatan itu selain
tenaga medis dan pengajar, karena persen. Meski demikian ada kenaikan menjelaskan perekaman e-KTP di Kaltim
memang itu yang menjadi fokus dari partisipasi masyarakat dibanding yang sudah mencapai 99,7 persen,
pemerintah. Sebagai kompensasi Pilkada lima tahun sebelumnya. Djarot juga melaporkan ikhwal pengendalian
dari tuntutan tenaga medis dan mengakui, Provinsi Kalimantan Timur Covid-19 di Provinsi tersebut.
guru kategori-2 (K2) yang sudah memiliki sejumlah tantangan di tengah “Terkait pengendalian Covid-19,
bekerja sejak lama, namun belum kondisi pandemi Covid-19. Pemprov Kaltim juga sudah mengkaji
juga diangkat menjadi PNS. Bahkan “Tantangan beratnya wilayah Kaltim tiga sumber yang patut diwaspadai,
sepertinya kemungkinan menjadi secara geografis, belum lagi masih ada yakni karyawan yang bekerja di
PNS nya juga kecil, malah sudah daerah pelosok-pelosok,” ujarnya di batubara dan migas. Kedua sektor
tidak ada (karena faktor usia dan Kantor Walikota Balikpapan, baru-baru pekerjaan ini memang menjadi sumber
sebagainya). Sehingga mereka diberi ini. penularan covid-19 yang cukup besar.
kesempatan untuk bisa menjadi Selain itu politisi Fraksi PDI- Kami berharap dengan adanya vaksin
PPPK. Nanti, ke depan kita akan Perjuangan ini juga mengapresiasi yang didatangkan, Komisi II bisa
perluas lagu pengangkatan PPPK ini kelengkapan pendukung Pilkada, memperjuangkan Kaltim untuk juga
untuk bidang atau profesi lainnya,” seperti pembuatan e-KTP. Terutama mendapat prioritas vaksinnya,” pinta
pungkasnya. dengan adanya mobil keliling yang Hadi. l ayu,rzk/es

TH. 2021 EDISI 193 PARLEMENTARIA 37