Page 39 - E-MODUL KEPRAMUKAAN
P. 39
BAB VIII
ORGANISASI GERAKAN PRAMUKA
8.1 Sub Capaian Pembelajaran MK
Setelah mempelajari topik ini mahasiswa mampu:
a. Menguasai Organisasi Gerakan Pramuka
8.2 Uraian Materi
Gerakan pramuka adalah sebuah organisasi yang mewadahi proses
pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukanaan adalah suatu proses
kegiatan untuk membentuk kepribadian, dan fisik seseorang. Agar proses
pendidikan ini berlasung dengan seimbang dan sesui dengan tujuan
pramuka, maka dibentuklah organisasi-organisasi untuk mengkoordinir di
masing-masing tingkat daerah. Tingkat yang paling depan yang dikenal
dengan Gugus Depan, tingkat kecamatan diatur oleh Kwaran, segala
kegaiatan ditingkat kabupaten diatur oleh Kwarcab, kegiatan pada tingkat
provinsi diatur oleh Kwarda. Masing-masing organisasi tersebut
bertanggung jawab pada Kwartir nasional pada tingkat Negara. Untuk lebih
menguasai materi pada bab ini, anda harus lebih memahami segala
kegiatan dimasing-masing tingkat organisasi. Serta mengetahui bagaimana
tugas dan tanggungjawab masing-masing tingkat organisasi.
8.2.1 Kwartir Nasional
Kwartir Nasional adalah satuan organisasi pengelola Gerakan
Pramuka yang dipimpin secara kolektif di tingkat Nasional dan
mengkoordinasi Kwartir Daerah di RI serta gugus depan di perwakilan RI
luar Negeri. Ketua Kwarnas ditetapkan oleh Musyawarah Nasional
(Munas) untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presidium
Pimpinan Munas. Pengurus Kwarnas dibentuk oleh Munas melalui tim
formatur yang dituangkan dengan Keputusan Tim Formatur Munas.
Pengurus Kwarnas dikukuhkan dengan Keputusan Majelis Pembimbing
Nasional untuk masa bakti 5 tahun. Pengurus Kwarnas terdiri atas
anggota dewasa putra dan putri yang disebut Andalan Nasional. Badan
Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Munas bertugas memeriksa
pertanggungjawaban keuangan Kwarnas yang anggotanya terdiri atas
unsur Majelis Pembimbing Nasional, unsur kwarnas, dan unsur kwarda.
Kwarnas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai
berikut.(Nasional, 2007)
1) Memimpin Gerakan Pramuka selama masa bakti Kwartir Nasional.
2) Menetapkan kebijakan pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga dan melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional.
3) Menetapkan hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga, dan Keputusan
Musyawarah Nasional dalam bentuk Keputusan Kwartir Nasional.
33
