Page 67 - E-MODUL KONSEP DASAR PPKN SD_Neat

6) Orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengambil agama yang
lain selain agama yang orang tua tersebut.

Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan baik oleh aparatur negara
maupun bukan aparatur negara (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).
Karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan
terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh
aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari
penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi
harus bersifat nondiskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan
pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.
Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan, maka
pengadilan atas pelanggaran HAM kategori berat, seperti genosida dan
kejahatan terhadap kemanusiaan diberlakukan atas retroaktif. Dengan
demikian, pelanggaran HAM kategori berat dapat diadili dengan membentuk
pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dengan keputusan presiden dan berada di
lingkungan pengadilan umum.
Berdasarkan UU No. 26/2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan
khusus yang berada dibawah peradilan umum dan merupakan lex specialis dari
Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi
penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah
Pengadilan HAM, dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-
kejahatan tertentu. Kejahatan-kejahatan yang merupakan yurisdiksi dari
pengadilan HAM ini adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap
kemanusiaan yang keduanya merupakan pelanggaran HAM yang berat.
Penamaan Pengadilan HAM yang mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan
dan kejahatan genosida ini dianggap tidak tepat, karena Pelanggaran HAM
yang berat dengan dua jenis kejahatan tersebut adalah kejahatan yang
merupakan bagian dari hukum pidana internasional (international crimes)
sehingga yang digunakan adalah seharusnya terminologi “pengadilan pidana.”
Selain pengadilan HAM ad hoc, dibentuk juga Komisi Kebenaran dan
Rekonsilasi (KKR). Komisi ini dibentuk sebagai lembaga ekstrayudisial yang
bertugas untuk menegakan kebenaran untuk mengungkap penyalahgunaan
kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, melaksanakan
rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.
Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan seseorang berumur dibawah 18
tahun pada saat kejahatan dilakukan. Dalam pelaksanaan peradilan HAM,
pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara
pengadilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan
HAM.
Pengadilan HAM berkedudukan di daerah tingkat I (provinsi) dan daerah tingkat
II (kabupaten/kota) yang meliputi daerah hukum pengadilan umum yang
bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM berwenang
juga memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM oleh warga
negara Indonesia yang berada dan dilakukan di luar batas teritorial wilayah

61