Page 68 - E-MODUL KONSEP DASAR PPKN SD_Neat

Negara Republik Indonesia. penilaian terhadap pelanggaran dan pengadilan
dapat disimak melalui link berikut https://youtu.be/IQjEd3u2wFQ

b. Penanggung Jawab Dalam Penegakan, Pemajuan, Perlindungan, Dan
Pemenuhan HAM
Tanggung jawab penegakan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan
HAM tidak saja dibebankan kepada Negara, melainkan juga kepada individu
warga negara. Artinya negara dan individu sama-sama memiliki tanggung
jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Karena itu,
pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh Negara kepada
rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan
pelanggaran HAM secara horizontal.
Setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa
menjunjung tinggi penghargaan tehadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan
melalui tindakan progresif baik secara nasional maupun internasional. Namun
manakala manusia telah memproklamasikan diri menjadi suatu kaum atau
bangsa dalam suatu negara, status manusia individual akan menjadi status
warga negara. Pemberian hak sebagai warga negara diatur dalam mekanisme
kenegaraan. Langkahlangkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia
adalah sebagai berikut.
1) Mengadakan langkah kongkret dan sistematik dalam pengaturan
hukum positif.
2) Membuat peraturan perundang-undangan tetntang HAM.
3) Peningkatan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap
elemen masyarakat.
4) Mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu.
5) Memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran
HAM.
6) Meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM.
7) Meningkatkan peran aktif media massa.

Dalam penegakan HAM di Indonesia perangkat ideologi pancasila dan
UUD 1945 harus dijadikan acuan pokok, karena secara terpadu nilai-nilai dasar
yang ada di dalamnya merupakan The Indonesia Bill Of Human Right.
Ada sejumlah kemajuan positif yang telah dilakukan oleh pemerintah
Indonesia dalam kerangka penegakan HAM, khususnya terkait dengan upaya
perbaikan pada kerangka hukum dan institusi untuk mempromosikan HAM.
Telah nampak dalam kerangka hukum, pemerintah Indonesia telah melahirkan
beberapa kebijakan menyangkut HAM yang cukup positif. Pembuatan Undang-
Undang (UU) HAM serta UU Perlindungan Saksi Mata, adalah beberapa
kebijakan yang dilihatnya dapat memberi sentimen positif pada persoalan
perlindungan HAM di Indonesia. Dibentuknya beberapa institusi penegakan
HAM di Indonesia, seperti pengadilan HAM ad-hoc, Komisi Nasional HAM,
Komnas Perempuan serta sejumlah organisasi HAM lainnya, juga merupakan
usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya penegakan HAM.
Adapun program penegakkan hukum dan HAM (PP No.7 tahun 2005)
meliputi pemberantasan korupsi, antiterorisme, serta pembasmian
penyalagunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakkan

62