Page 38 - GFS2019 Semster I

[LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019] SEMSTER I

- Merinci belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah per fungsi. Data
belanja per fungsi Pemerintah Pusat diambil dari sistem akuntansi pemerintah

pusat.

- Realisasi belanja per fungsi untuk pemerintah daerah dapat diambil dari LKPD.
- Analisis dilakukan terhadap komposisi belanja per fungsi.

• Analisis per jenis pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas serta akun Laporan
Arus Kas per tahun dan antar tahun.

A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN ELIMINASI AKUN TIMBAL BALIK

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat
Wilayahdisusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum

Negara/Daerah (KUN/D) atau dikeluarkan dari KUN/D. Sedangkan penyajian aset, kewajiban,
dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya
hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima

atau dikeluarkan dari KUN/D.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tingkat Wilayah telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (lampiran I). Penyusunan dan penyajian LKPD

Konsolidasian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (lampiran I) melalui Buletin Teknis Nomor 3

tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai dengan SAP dengan Konversi.
Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP Tingkat Wilayah dan LKPD telah diterapkan kaidah-

kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP dan LKPD adalah:

• Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN/D yang menambah ekuitas dana lancar dalam
periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah dan tidak

perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Pendapatan diakui pada saat kas
diterima pada KUN/D. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

K an w i l D i t j e n P e r b e n d ah ar aa n P r o v i n s i Be n g k u l u 33