Page 36 - GFS2019 Semster I

[LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019] SEMSTER I

Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat tidak
dimaksudkan untuk tujuan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, tetapi lebih pada

tujuan transparansi fiskal. Tanggung jawab atas nilai dari masing-masing unsur laporan

keuangan yang dikonsolidasikan tetap berada pada masing-masing entitas pelaporan. Sesuai
dengan PSAP nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan

menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan
lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (reciprocal accounts).

Laporan Keuangan Konsolidasian mencakup:

a. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah
Angka yang dikonsolidasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian ini

adalah angka realisasi anggaran baik untuk LRA Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah
maupun untuk LRA Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian

ini tidak mencakup konsolidasi terhadap angka Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam

rangka penyusunan laporan konsolidasi ini, realisasi per jenis belanja Pemerintah Pusat
disajikan berdasarkan data BUN (SAU/SAKUN) sehingga tidak disajikan angka suspen

belanja.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:
• Melakukan identifikasi transaksi dan akun yang sejenis untuk dijumlahkan

Pendapatan dan belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah merupakan
transaksi yang sejenis sehingga akun pendapatan Pemerintah Pusat dapat

dijumlahkan dengan akun pendapatan pemerintah daerah, dan akun belanja
Pemerintah Pusat dapat dijumlahkan dengan akun belanja pemerintah daerah.

Walaupun masih terdapat perbedaan dalam klasifikasi antara pendapatan
Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, namun perbedaan tersebut dapat diatasi

melalui konversi dan mapping antara akun di Pemerintah Pusat dan pemerintah
daerah. Tidak dilakukan konsolidasi atas akun pembiayaan Pemerintah Pusat dan

pemerintah daerah karena tidak ada transaksi pembiayaan Pemerintah Pusat di
daerah.

• Melakukan identifikasi akun timbal balik untuk dieliminasi

Eliminasi dilakukan terhadap akun timbal balik pada Laporan Realisasi Anggaran
Konsolidasian, yang merupakan akun yang terjadi akibat transaksi antar Pemerintah

K an w i l D i t j e n P e r b e n d ah ar aa n P r o v i n s i Be n g k u l u 31