Page 32 - GFS2019 Semster I
P. 32

[LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019]   SEMSTER I

                              Perbendaharaan  dilaksanakan  dengan  baik,  angka  yang  dilaporkan  oleh  UAPPA-W
                              akan sama dengan angka yang dilaporkan oleh Kanwil sebagai kuasa BUN.

                              Apabila  masih  terdapat  angka  suspen,  yaitu  selisih  antara  angka  UAPPA-W  dan

                              Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan,  maka  angka  realisasi  Belanja  Wilayah  dapat
                              menggunakan  data  realisasi  pengeluaran  yang  dikelola  oleh  Kuasa  BUN  (data

                              SAU/SAKUN).  Angka  tersebut  berfungsi  sebagai  penguji  (kontrol)  data  belanja
                              UAPPA-W.  Hal  ini  dimungkinkan  karena  LKPP  wilayah  disusun  dalam  rangka

                              penyusunan  laporan  statistik  keuangan  pemerintah,  bukan  dalam  rangka
                              penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pemilihan penggunaan data SAU/SAKUN

                              untuk belanja dilakukan dengan pertimbangan angka suspen yang terkecill.

                           c.  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  tingkat  wilayah  tidak
                              menyajikan angka realisasi Pembiayaan karena transaksi pembiayaan tidak dilakukan

                              di wilayah, melainkan hanya dilakukan oleh BUN pusat.

                        2.  Neraca Pemerintah Pusat tingkat Wilayah

                           Neraca  Pemerintah  Pusat  tingkat  wilayah  disusun  berdasarkan  konsolidasi  Neraca
                           tingkat  UAPPA-W  dan  Neraca  tingkat  Kuasa  BUN.  Perlakuan  konsolidasi  atas  Neraca

                           tingkat UAPPA-W dan Neraca Tingkat Kuas BUN adalah sebagai berikut:

                          a.  Kas dan Bank meliputi Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara

                              Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas, dan Kas pada BLU.
                          b.  Angka Kas di KPPN diambil dari Neraca Tingkat Kuasa BUN. Angka Kas di Bendahara

                              Pengeluaran,  Kas  di  Bendahara  Penerimaan,  Kas  Lainnya  dan  Setara  Kas,  dan Kas
                              pada  BLU  diambil  dari  Neraca  Tingkat  UAPPA-W.  Rekening  Kas  di  KPPN,  Kas  di

                              Bendaharan Pengeluaran, Kas dan Kas Lainnya yang telah disahkan ke KPPN dan Kas
                              pada  BLU  yang  telah  disahkan  ke  KPPN  disajikan  dengan  akun  pasangan  berupa

                              SAL/SILPA.
                          c.  Utang Perhitungan Fihak Ketiga, diambil dari Neraca Tingkat Kuasa BUN, disajikan

                              dengan akun pasangan berupa SAL/SILPA
                          d.  Utang  kepada  Pihak  Ketiga,  diambil  dari  Neraca  UAPPA-W,  disajikan  dengan  akun

                              pasangan Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.
                          e.  Kas pada Bendahara Penerimaan disajikan dengan akun pasangan Pendapatan yang

                              Ditangguhkan.
                          f.  Kas dan Kas Lainnya berupa hibah langsung berbentuk kas yang belum disahkan ke

                              KPPN disajikan dengan akun pasangan Pendapatan yang Ditangguhkan.



                  K an w i l   D i t j e n   P e r b e n d ah ar aa n   P r o v i n s i   Be n g k u l u    27
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37