Page 30 - GFS2019 Semster I

[LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019] SEMSTER I

1. Konsolidasi Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Tingkat
Wilayah (UAPPA-W) dan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara

Umum Negara tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN-Kanwil)

LKPP tingkat wilayah mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas

Pemerintah Pusat di wilayah, yang terdiri dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) dan
kementerian negara/lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti satuan kerja

yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk
satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi

dan tugas pembantuan. LKPP tingkat wilayah tidak mencakup entitas Pemerintahan
Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). LKPP tingkat wilayah mencakup transaksi-transaksi
keuangan di tingkat wilayah yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas

pembantuan.
LKPP tingkat wilayah disusun untuk tujuan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat Wilayah, serta Laporan Statistik Keuangan

Pemerintah Tingkat Wilayah. LKPP tingkat wilayah tidak disusun untuk tujuan

pertanggungjawaban.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016
tentang Peruabahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011, LKPP

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem
Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI

diselenggarakan oleh kementerian negara/lembaga secara berjenjang mulai dari tingkat
satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna

Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2

(dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen
dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk
membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan,

belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan

data barang milik negara (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan neraca.

K an w i l D i t j e n P e r b e n d ah ar aa n P r o v i n s i Be n g k u l u 25