Page 29 - GFS2019 Semster I

[LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019] SEMSTER I

Peruabahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor PER : 34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik
Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian (Lampiran I PP 71 tahun 2010)
menyatakan laporan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan

keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu laporan tunggal.

Pernyataan ini selanjutnya akan menjadi dasar proses penyusunan laporan keuangan
konsolidasi.

Sesuai dengan PSAP Nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan

menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan
lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (reciprocal accounts). Entitas

pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh
entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan yang

dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah kementerian negara/lembaga,
Bendahara Umum Negara dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun
daerah, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan

atas Laporan Keuangan. Ruang lingkup laporan konsolidasi ini meliputi Laporan Realisasi
Anggaran Konsolidasian dan NeracaKonsolidasian. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

meliputi tiga tahap, yaitu

K an w i l D i t j e n P e r b e n d ah ar aa n P r o v i n s i Be n g k u l u 24