Page 28 - GFS2019 Semster I
P. 28
[LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019] SEMSTER I
PENJELASAN UMUM
A. PENJELASAN UMUM
A.1. DASAR HUKUM
1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-
undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Lampiran II (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan
Akun Standar.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang
K an w i l D i t j e n P e r b e n d ah ar aa n P r o v i n s i Be n g k u l u 23
