Page 12 - CAKRAWALA EDISI IV

DINAMIKA PROVINSI

EDISI IV
12 NOVEMBER 2021 CAKRAWALA

Maluku Utara Dapat Wakil Ketua Deprov Malut Ditahan,

IPR Kusubibi dari

Kementerian ESDM

CAKRAWALA, SOFIFI - Ini kabar gembira buat masyarakat Gerindra Lepas Tangan
penambang di Desa Kusubibi dan sekitarnya.
Pasalnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
tak lama lagi mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Setelah IPR ini keluar, tambang rakyat yang terletak di Keca-
matan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan itu bisa
beroperasi kembali.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Hasyim Daeng
Barang mengatakan, pertambangan rakyat Kusubibi ini nantin-
ya dikelola masyarakat, namun dikoordinir dengan baik, sehing-
ga masyarakat bisa mendapatkan penghasilan.
“Dari sekian IPR, Provinsi Maluku Utara salah satu yang me-
nerima IPR dari Menteri ESDM. Tambang Kusubibi ini tidak ada
masalah,” kata Hasyim saat ditemui wartawan di Kantor Kejati
Malut, Senin (8/11).
Lanjut dia, namanya izin pertambangan rakyat tidak dapat
izin pengolahan. Sehingga yang punya izin pengolahan adalah
PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM).
“Jadi kalau pertambangan rakyat di Desa Kusubibi melaku-
kan pengolahan, pasti terjadi pencemaran. Untuk menghindari
terjadi pencemaran lingkungan, hasilnya harus dijual ke NHM
yang punya izin pengolahan resmi,” jelasnya.
Mantan Penjabat Wali Kota Ternate ini menambahkan, pen-
golahan pertambangan ini tidak bisa menggunakan merkuri
dan sebagainya, karena nanti terjadi pencemaran. Sehingga ke-
tika adanya IPR, diminta nanti memperhatikan lingkungan.
Semua IPR nanti setiap tiga bulan dilakukan monitoring dan
pengawasan secara berkala. Pengawasan itu dilakukan apabila
terjadi pencemaran dan sebagainya, pasti segara dievaluasi.
“Jadi kalau izin sudah ada, pertambangan Kusubibi kembali
beroperasi. Nanti juga dibuat kelompok-kelompok agar mas-
yarakat juga dapat penghasilan. Intinya perusahaan besar juga
masuk kita berikan berinvestasi, jadi masyarakat juga punya
hak yang sama melakukan penambangan, tapi harus mengikuti
prosedur dan mekanisme,” tukasnya.
Hasyim bilang, terkait dengan beberapa orang yang pernah
diamankan Polda Malut karena membawa merkuri sudah tepat,
karena hal ini karena tidak dibenarkan.
“Jadi kalau ditahan ya wajib, yang pasti mendukung langkah
Polda, karena kewenangan penindakan itu ada di Polda. Kami
hanya melihat legal administrasinya saja menyangkut dengan
pertambangan,” tukasnya. (gon/ask)

Rakor Terkait

Pemberantasan

Korupsi Terintegrasi

di Malut Dihadiri

Pimpinan KPK

CAKRAWALA, SOFIFI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
mengagendakan Rapat Koordinasi (Rakor) tentang pember- PERIKSA: Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Wahda Zainal Imam saat memberikan keterangan didepan
antasan korupsi terintegrasi di wilayah Maluku Utara dengan
seluruh kepala daerah. CAKRAWALA, SOFIFI - Wakil Ketua "Dianggap sebagai penggelapan, tapi bersikap. Selasa (9/11). tidak dalam AD/ART di atur Inkrah dan
“Sepekan ini KPK mengagendakan Rakor pemberantasan ko- DPRD Provinsi Maluku Utara, Wahda sudah bikin surat penyerahan barang ke Salah satu alasan partai belum bisa Pihaknya, kata Muhaimin, tetap memi- mencederai nilai-nilai konstitusi partai,
rupsi terintegrasi di wilayah Malut dengan seluruh kepala daer- Zainal Imam, ditahan penyidik Direk- pelapor, namun polisi masih tetap pros- mengambil langkah tegas, dikarenakan liki sikap yang tegas di partai dan akan dipastikan akan dilakukan langkah te-
ah dan segenap mitra pemangku kepentingan terkait lainnya,” torat Reserse Kriminal Umum (Ditreskri- es. Jadi saya juga bingung sebenarnya. harus bersandar pada konstitusi Partai. menunggu kepastian hukum sebagaima- gas," terangnya.
kata Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding mum) Polda Malut. Lagian pidana yang disangkakan pasal "Kami sudah melakukan rapat terba- na di atur dalam AD/ART. Langkah tegas yang dimaksud, lanjut
kepada wartawan melalui WhatsApp, Senin (8/11). Politisi Partai Gerindra ini ditahan atas 372 tentang penggelapan dengan an- tas dengan pengurus, keputusan kami "Maka itulah yang kami ambil sikap Muhaimin, adalah pergantian antar wak-
Rakor ini, kata dia, diawali dengan rapat monitoring evalua- kasus dugaan penyerobotan lahan atau caman hukuman 4 tahun," ujar Wahda. adalah keputusan formal dan bernuansa setelah ada kekuatan hukum tetap. Kami tu (PAW). Untuk tidak menjadi isu yang
si (Monev) bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate penggelapan yang dilaporkan anak dari Terpisah, Ketua DPD Partai Gerindra umum dalam konteks berpartai. Sebab tetap menghormati asas praduga tak ber- tidak sedap, kami partai Gerindra akan
bertempat di Kantor Wali Kota Ternate. Kegiatan monev ini mendiang istrinya. Maluku Utara, Muhaimin Syarif saat di- harus melalui kolektif kolegial, saya tidak salah. Apapun posisi pak WZI (Wahda, tetap fokus menyerahkan ini pada pen-
merupakan kegiatan pembuka rangkaian tim Korsup pencega- Wahda yang ditemui wartawan, Senin mintai tanggapan terkait penahanan bisa mengambil sikap sendiri tanpa ha- red), ditahan atau pun tidak statusnya egak hukum dan menghormati putusan
han wilayah V KPK. (8/11) malam mengaku heran dengan kader Partai Gerindra ini, ia mengung- rus merumuskan bersama teman-teman tersangka. Ketika ada kemudian pen- hukum tepat pada waktunya nanti. (gon/
Maryati bilang, Pimpinan KPK Alexander Marwata diren- penahanan itu. kapkan sampai saat ini Gerindra belum pengurus," katanya kepada wartawan, ingkatan status terhadap WZI, paling ano/ask)
canakan akan menghadiri kegiatan rakor pemberantasan ko-
rupsi terintegrasi di wilayah Malut dengan seluruh kepala daer-
ah, DPRD, jajaran Direksi PT PLN, Inspektur Jenderal, Kakanwil
dan Kakantah BPN serta Forkompimda Provinsi Maluku Utara. Ikbal Djabid Hadiri Sidang Paripurna DPD RI
Ia menambahkan, Pimpinan KPK Alexander Marwata juga
melaksanakan Rakor dengan aparat penegak hukum (APH),
BPKP serta mengisi kuliah umum di salah satu perguruan tinggi CAKRAWALA, JAKARTA - Anggota Dewan Anggota Komite IV ini juga pada saat si- bahwa sidang tersebut merupakan sidang fokuskan pada tiga poin penting, yakni Dengan demikian, dalam surat undan-
di Maluku Utara. Perwakilan Daerah Republik Indonesia dang terlihat duduk berdampingan den- paripurna ke 5 DPD RI yang dilaksanakan pembukaan masa sidang II tahun sidang gan yang diterbitkan pada tanggal 27 Ok-
“Kuliah umum ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan di (DPD RI), daerah pemilihan Provinsi Ma- gan Anggota DPD RI dari daerah pemili- secara hibryd, kombinasi fisik, dan virtual 2020-2021, pidato pembukaan pada awal tober itu, para anggota DPD RI diharapkan
Malut,” tandasnya. (gon/ask) luku Utara, Ikbal Djabid pada Selasa (1/11) han yang sama, Husain Alting Sjah yang yang digelar pada pukul 10.00 WIB bertem- masa sidang II tahun sidang 202-2021, dan bisa mengikuti pembahasan materi secara
mengikuti sidang paripurna ke 5 DPD RI juga Sultan Tidore. Berdasarkan undan- pat di gedung Nusantara V MPR/DPD RI. disertai penyampaian laporan kegiatan fisik atau virtual dengan aplikasi zoom.
masa sidang II tahun 2020-2022. gan Nomor: PM.00/1952/DPDRI/X/2021, Agenda pembahasan pada sidang di- anggota DPD RI di daerah pemilihan. (red)

Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mengucapkan

SELAMAT MEMPERINGATI

HARI PAHLAWAN NASIONAL 2021

10 NOVEMBER 2021

SAMIN MARSAOLY
Kepala BKPSDM