Page 22 - E-MODUL SEJARAH LOKAL DPRD SUMSEL MASA ORDE LAMA
P. 22
Universitas Sriwijaya
Mengapa Pemilu 1955
tidak dilanjutkan sesuai
jadwal pada 5 tahun
berikutnya?
Gambar 10. Dekrit Presiden
(Sumber: kompas.com)
Mengenai keadaan keamanan selama pelaksanaan pemungutan
suara didapat keterangan dari Kepala Kepolisian Provinsi
Sumatera Selatan, Komisaris Besar Tjik Agus, bahwa sampai hari
Jumat tidak ada laporan-laporan tentang gangguan keamanan di
Palembang. Namun, pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal
pada lima tahun berikutnya, yaitu di tahun 1960. Hal ini
dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekrit Presiden yang
membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945
(Pemerintah, 1996).
Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil
pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak
RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara
sepihak melalui Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong
6
Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua
anggotanya diangkat presiden (Pemerintah, 1996).
(Sumber: https://youtu.be/3jZmNKN7bj8)