Page 22 - E-MODUL SEJARAH LOKAL DPRD SUMSEL MASA ORDE LAMA
P. 22

Universitas Sriwijaya



                         Mengapa Pemilu 1955
                        tidak dilanjutkan sesuai
                          jadwal pada 5 tahun
                             berikutnya?



                                               Gambar 10. Dekrit Presiden
                                                 (Sumber: kompas.com)

            Mengenai keadaan keamanan selama pelaksanaan pemungutan
        suara  didapat  keterangan  dari  Kepala  Kepolisian  Provinsi
        Sumatera Selatan, Komisaris Besar Tjik Agus, bahwa sampai hari
        Jumat  tidak  ada  laporan-laporan  tentang  gangguan  keamanan  di
        Palembang. Namun, pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal
        pada  lima  tahun  berikutnya,  yaitu  di  tahun  1960.  Hal  ini
        dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekrit Presiden yang
        membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945
        (Pemerintah, 1996).

           Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil
        pemilu  1955,  setelah  sebelumnya  dewan  legislatif  itu  menolak
        RAPBN  yang  diajukan  pemerintah.  Presiden  Soekarno  secara
        sepihak  melalui  Dekrit  5  Juli  1959  membentuk  DPR-Gotong
                         6
        Royong  (DPR-GR)  dan  MPR  Sementara  (MPRS)  yang  semua
        anggotanya diangkat presiden (Pemerintah, 1996).








                                    (Sumber: https://youtu.be/3jZmNKN7bj8)
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27