Page 5 - PANDUAN BAGI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN PENGADUAN TENTANG PELANGGARAN PENCEMARAN AIR
P. 5
Kata Sambutan Direktur Pengaduan,
Pengawasan dan Sanksi Administratif
Kementerian Lingkungan hidup
dan Kehutanan
Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
merupakan salah pilar penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Konteks ini sudah diamanatkan dalam prinsip ke-10 Deklarasi Rio yang kemudian
diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal penegakan hukum
lingkungan pun, partisipasi masyarakat sangatlah penting, yang salah satunya
adalah dalam hal menyampaikan pengaduan. Pengaduan merupakan sarana
penting dalam mengumpulkan informasi sebelum dilakukannya pengawasan,
penegakan hukum atau bahkan kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan
hidup lainnya. Di dalam regulasi tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, aspek
pengaduan telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK No. P.22/MENLHK/
SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan
Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan
(“Peraturan MenLHK P/22/2017”).
Sejak terbitnya Peraturan MenLHK P/22/2017, belum ada literatur pendukung
www.icel.or.id v
